Syarief Hasan Sebut Perlu Komitmen Seluruh Ketum Parpol Mewujudkan PPHN
Merdeka.com - Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan menilai perlu konsensus seluruh partai politik untuk melakukan amandemen UUD 1945. Apalagi jika menginginkan Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) masuk dalam konstitusi.
Pihak yang menolak PPHN masuk dalam UUD 1945 karena khawatir membuka kotak pandora perubahan pasal masa jabatan presiden. Untuk itu, menurut Syarief bila hanya menginginkan mengubah satu pasal untuk amandemen UUD perlu komitmen bersama para ketua umum partai politik.
"Kalau ketua umum partai politik duduk bersama-sama semuanya ada satu garis konsensus nasional maka persoalan ini tidak terlalu sulit dipecahkan," ujar Syarief kepada wartawan, Minggu (24/10).
Menurut Syarief, untuk menghidupkan kembali haluan negara tidak hanya mengubah satu pasal. Misal perlu juga pasal mengenai impeachment jika pemimpin negara melanggar haluan negara tersebut.
"Kalau mengikat kemungkinan pasal terkait impeachment harus ditambah betul juga itu. Ini berarti bukan satu pasal, banyak," kata anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.
Sehingga wajar banyak penolakan masyarakat terhadap wacana amandemen UUD 1945. Partai Demokrat salah satu yang masih tegas menolak amandemen UUD 1945.
"Jadi untuk itu saya melihat karena begitu complicated dan timingnya belum tepat maka masyarakat memberikan respons negatif terhadap amandemen UUD 1945," ujar Syarief.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surya Paloh menilai pentingnya menjaga komunikasi dengan partai politik lain setelah pemilu.
Baca SelengkapnyaPresiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu mengatakan sikap partainya apakah akan menjadi koalisi atau oposisi akan ditentukan Majelis Syuro.
Baca SelengkapnyaAHY memastikan Partai Demokrat siap membantu menuntaskan janji-janji kampanye pasangan calon nomor urut 2 itu di pemerintahan nanti.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemilu 1955 memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia karena hasil pemilu tersebut menjadi dasar pembentukan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Baca SelengkapnyaAHY menyerahkan kepada Prabowo apabila ada partai politik yang ingin bergabung ke Koalisi Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.
Baca SelengkapnyaSudirman Said mengatakan, semua sikap Timnas AMIN akan diputuskan setelah pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Baca SelengkapnyaKetua MK Suhartoyo mengatakan lembaga yang dipimpinnya segera membahas kepastian keterlibatan Hakim Arsul Sani di dalam PHPU atau sengketa Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah tak hadir dalam sidang lanjutan gugatan atas abainya negara dalam pembentukan RUU Masyarakat Adat
Baca SelengkapnyaMahfud MD, Gibran Rakabuming dan Muhaimin Iskandar. Kira-kira, siapa ya yang paling tinggi menambah elektabilitas capresnya?
Baca Selengkapnya