Merdeka.com - RUU Perampasan Aset tengah digodok pemerintah dan DPR. UU ini bertujuan untuk membuat koruptor kapok dengan cara memiskinkan koruptor.

Masyarakat pun menyetujui RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Hal tersebut dapat terlihat pada hasil survei Populi Center di mana mayoritas masyarakat menganggap urgensi RUU Perampasan Aset mendesak.

"Jawabannya, sebesar 73,9 persen menjawab mendesak (sangat mendesak 37,9 persen dan mendesak 36 persen)," kata Deputi Direktur Eksekutif Populi Center Rafif Pamenang, Senin (29/5).

Sementara itu, sebesar 11,5 persen menjawab tidak mendesak (tidak mendesak 9,3 persen dan sangat tidak mendesak 2,2 persen).kemudian, 12,8 persen tidak mengetahui isu tersebut dan sisanya sebesar 1,8 persen menolak menjawab pertanyaan ini.

"Hasil ini menekankan bahwa publik berharap agar pemerintah pusat segera dapat mengesahkan RUU Perampasan Aset," lanjutnya.

Lalu, isu lainnya yang hangat dibicarakan masyarakat ialah kejadian anggota TNI yang gugur oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

"Saat ditanya tindakan apa yang perlu diambil oleh pemerintah, sebesar 80,5 persen masyarakat menjawab perlunya tindakan militer yang tegas untuk memberantas KKB meskipun berpotensi melanggar HAM. Sedangkan sebesar 8,2 persen menjawab tidak perlu," sambungnya.

Para responden menilai tindakan tegas perlu untuk diambil, terutama berkaitan dengan aksi yang terhubung dengan KKB.

Populi Center melakukan survei nasional mulai tanggal 4 hingga 12 Mei 2023 dengan 1.200 responden yang tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia.

Pengambilan survei ini melalui wawancara tatap muka menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of eror ±2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Reporter Magang: Alya Fathinah