Survei Ombudsman, Perlu Ada Perbaikan Administrasi di Instansi Penegak Hukum

Kamis, 25 Juni 2020 18:03 Reporter : Bachtiarudin Alam
Survei Ombudsman, Perlu Ada Perbaikan Administrasi di Instansi Penegak Hukum Ilustrasi Polisi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Rilis survei Kepatuhan Hukum Tahun 2019 pada instansi penegak hukum yang ada di 11 provinsi. Ombudsman RI menyebutkan perlunya ada pembenahan terhadap instansi penegak hukum terkait administrasi di tingkat pusat atau daerah.

Survei yang dilakukan di 11 Provinsi yaitu, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Papua, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Barat.

Anggota Ombudsman RI, Prof. Adrianus Meliala menjelaskan bahwa survei ini dilakukan untuk melihat sejauh mana tertib administrasi dokumen dalam penyelesaian perkara pidana umum diterapkan oleh instansi penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Hasil kesimpulannya, penilaian terhadap ketersediaan dokumen, pada tahap penyidikan sebesar 83,39 persen, pada tahap penuntutan sebesar 96,36 persen, pada tahap peradilan sebesar 100,00 persen, dan pada tahap pemasyarakatan sebesar 86,36 persen. Seluruhnya masuk pada zona kepatuhan tinggi," jelas Adrianus saat konferensi pers virtual, Kamis (25/6).

Sedangkan, lanjutnya, untuk penilaian terhadap pemenuhan unsur dokumen, didapatkan nilai masing-masing pada tahap penyidikan sebanyak 31,85 persen atau kepatuhan rendah, pada tahap penuntutan 70,62 persen atau kepatuhan sedang, pada tahap peradilan 83,39 persen atau kepatuhan tinggi dan pada tahap pemasyarakatan 53,79 persen atau kepatuhan rendah.

Menurutnya, hasil survei ini menyangkut hasil dari administratif yang sudah dilakukan terhadap berkas perkara tindak pidana umum berkekuatan hukum tetap pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri.

"Berkas perkara tersebut diperoleh dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri dan Lembaga Pemasyarakatan, yang kemudian dianalisis berdasarkan ketersediaannya," ujarnya.

Atas hal tersebut, dia menyampaikan hasil temuan Ombudsman akan diberikan kepada Polri, Jaksa Agung, Mahkamah dan Kementerian Hukum dan HAM agar menciptakan sistem penanganan perkara tindak pidana yang lebih baik.

Mulai tahap, yang saling terintegrasi dari penyidikan di Kepolisian, penuntutan di Kejaksaan, peradilan di Pengadilan, sampai pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan agar meningkatkan fungsi kontrol dalam penanganan perkara tindak pidana.

"Sedangkan untuk tingkat daerah, Ombudsman memberikan saran agar instansi penegak hukum dapat memastikan implementasi peraturan perundang-undangan dan peraturan internal administrasi pada penanganan perkara tindak pidana umum," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

Diketahui bahwa Ombudsman RI dalam melakukan survei kepatuhan hukum memakai teknik porposive sampling, yakni teknik yang berdasarkan pertimbangan dan kajian tujuan penelitian.

Dengan dua indikator ketersediaan dokumen dan pemenuhan dokumen pada sejumlah berkas perkara pidana umum tetap tingkat pertama terhadap empat lembaga yakni, Kepolisian, Lembaga Pemasyarakatan, Pengadilan Negeri, dan Kejaksaan Negeri di 11 Kota. [rhm]

Baca juga:
Komisi III Ungkap 'Kapolri Swasta', Ini Reaksi Mabes Polri
Membanggakan, Anak Sopir Bus Berparas Cantik Jadi Atlet dan Taruni Akpol
PAN Ungkap 'Kapolri Swasta', NasDem Membela Bilang Polisi Profesional
Herman Herry Minta Kapolri Usut Dalang Pembakar Bendera PDIP
Mengenal Kombes Adi Vivid, Putra Mantan Kapolri Da'i Bachtiar yang jadi Ajudan Jokowi
IPW Desak Polri Tindaklanjuti Soal Pengusaha yang Mengatur Mutasi Hingga Proyek

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Ombudsman
  3. Polri
  4. Ragam Konten
  5. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini