Merdeka.com - Direktur RS Medika Permata Hijau, Hafil Budianto Abdulgani dihadirkan sebagai saksi dalam kasus perintangan penanganan kasus korupsi e-KTP dengan terdakwa Bimanesh Sutarjo. Di depan majelis hakim Tipikor, Senin (16/4), Hafil mengakui penanganan saat Setya Novanto mengalami kecelakaan, dibahas jajaran direksi KPJ Healthcare yang menaungi RS Medika.

Dalam pertemuan rutin dengan Direktur Utama dan Komisaris Direktur, semua laporan dari Rumah Sakit wajib dilaporkan. Hasil pertemuan tersebut, Hafil diminta untuk menayakan penjelasan Bimanesh Sutarjo terkait penanganan Setya Novanto.

"Pada saat pertemuan board director saya dapat instruksi untuk meminta penjelasan dr Bimanesh. Kejadiannya bulan Desember tanggal 2. Di situ melayangkan surat untuk meminta penjelasan," ujar Hafil kepada Ketua Majelis Hakim, Syaifuddin Zuhri di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (16/4).

Bimanesh membalas dengan keterangan tertulis terkait penanganan medis terhadap mantan Ketua DPR itu. Hafil mengungkap tiga hal yang dingat dari penjelasan Bimanesh. Pertama terkait dengan Plt Manajer Pelayanan Medik RS Media Permata Hijau dokter Alia yang menerima telepon dari Bimanesh. Kedua, terkait dengan penolakan dokter IGD kala itu Michael Chia Cahaya.

Terkahir, alasan Bimanesh ngotot menangani Setya Novanto. Hafil menceritakan, dalam surat tersebut Bimanesh mengaku takut rumah sakit dituntut apabila mantan Ketum Golkar tersebut tidak ditangani.

"Bapak Setya Novanto ini pejabat, sehingga harus ditangani karena beliau (Bimanesh) khawatir rumah sakit bisa dituntut kalau sampai ditolak," jelas Hafil.

Bimanesh malah menyarankan kepada pihak Rumah Sakit untuk lebih tanggap dalam menangani pejabat negara dari anggota Dewan atau sampai menteri sekalipun.

"Saran bahwa RS harus lebih tanggap kalau pasien tingkat pejabat, Menteri," kata Haifal.

Diketahui sebelumnya, Bimanesh Sutarjo dan kuasa hukum Setya Novanto saat itu, Fredrich Yunadi, diduga bersama-sama melakukan upaya perintangan penyidikan terhadap Novanto kala menjadi tersangka dan buronan KPK. Bimanesh disebut melakukan upaya memalsukan perawatan mantan Ketum Golkar itu usai mengalami kecelakaan menabrak tiang.

Atas perbuatannya, Bimanesh didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.