Hot Issue

Surat Sakti Jenderal Polisi Buat Djoko Tjandra

Kamis, 16 Juli 2020 08:28 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
Surat Sakti Jenderal Polisi Buat Djoko Tjandra djoko tjandra. istimewa

Merdeka.com - Teka teki Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia perlahan mulai terkuak. Buron kasus korupsi hak tagih Bank Bali, itu melenggang keluar masuk Indonesia setelah mendapat surat jalan dari oknum di sebuah instansi.

Skandal itu pertama kali diungkap koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, Senin (13/7). Boyamin menyebut surat jalan didapatnya nama terpidana korupsi Rp904 miliar itu atas nama Joko Soegiarto Tjandra. Nama Joko Soegiarto Tjandra sesuai tercantum dalam KTP-nya.

Boyamin mengungkapkan pekerjaan Djoko Tjandra yang tertera dalam surat itu disebut sebagai konsultan. Dalam surat jalan itu tercatat perjalanan Djoko Tjandra dari Jakarta menuju ke Pontianak di Kalimantan Barat (Kalbar) tanggal 19 Juni 2020. Dan kembali lagi tanggal 22 Juni 2020. Angkutan yang dipakai adalah pesawat.

Djoko Tjandra sebelumnya diketahui kerap mondar mandir ke Indonesia dalam tiga bulan terakhir. Salah satunya saat mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus menjeratnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 8 Juni lalu. Djoko Tjandra saat itu mendaftarkan PK bersama tim kuasa hukumnya. Jejak saat itu jejak Djoko Tjandra hilang bak ditelan bumi.

Kongkalingkong oknum yang memberi surat jalan bagi Djoko Tjandra itu pun dilaporkan Boyamin ke Komisi III DPR pada Selasa (14/7) kemarin. Boyamin meminta Komisi III DPR mengawasi polemik buron Djoko Tjandra. Boyamin juga berencana melaporkan surat jalan itu ke Ombudsman RI. Sementara itu, Komisi III DPR pun berencana membentuk panitia khusus (pansus) karena kasus tersebut melibatkan banyak instansi.

maki serahkan salinan surat jalan djoko tjandra ke dpr

©Liputan6.com/Johan Tallo

1 dari 3 halaman

Surat Sakti Dikeluarkan Jenderal Polisi

Sehari kemudian atau tepatnya Rabu (16/7), ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut Bareskrim Polri punya andil meloloskan buronan Djoko Tjandra keluar masuk Indonesia. Dari data yang diperoleh IPW, Bareskrim secara khusus keluarkan Surat Jalan untuk Djoko Chandra. Surat itu dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020.

Surat itu diteken langsung oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam surat jalan tersebut, Djoko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020. Data yang diungkapkan Neta ini serupa dengan dibongkar Boyamin.

Persengkokolan Djoko Tjandra dengan jenderal bintang satu itu langsung direspons Polri dengan membentuk tim khusus. Hasil temuan surat jalan Djoko Tjandra itu dikeluarkan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Prasetijo memberikan surat itu tanpa izin atasannya. Surat jalan itu khusus buat anggota polisi. Surat jalan berlabel Polri itu pun membuat Djoko Tjandra bebas tidak terdeteksi keluar masuk Indonesia meski berstatus buronan Kejagung.

surat pendaftaran pk djoko tjandra

©Istimewa

2 dari 3 halaman

Jabatan Brigjen Prasetijo Utomo Dicopot

Prasetijo pun diperiksa Divisi Propam Polri. Hasil pemeriksaan Divisi Propam Polri, Prasetijo terbukti bersalah. Dia pun dicopot dari jabatannya Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri. Pencopotan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/KEP./2020, Tgl 15-07-2020. Dalam Surat Telegram Kapolri tersebut, jenderal bintang satu tersebut dimutasikan sebagai Pati Yanma Polri dalam rangka pemeriksaan. Prasetyo juga akan ditahan selama 14 hari untuk menjalani proses pemeriksaan terkait surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Propam Polri masih mendalami kasus tersebut. Apakah ada keterlibatan pihak lain atau tidak. Jika memang adanya keterlibatan orang lain, maka Polri akan memproses lebih lanjut. Meski begitu, sanksi diterima Prasetijo masih menunggu hasil pemeriksaan Propam Polri.

"Nanti kan ada kode etik disiplin, nanti ada aturannya di Perkab tersebut. Ada mulai dari teguran, sampai nanti bisa diberhentikan dari dinas kepolisian," kata Kadiv Humas Polri Irjen Raden Prabowo Argo Yuwono di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (15/7).

3 dari 3 halaman

Lurah Grogol Selatan Dicopot

Skandal pelarian Djoko Tjandra tak hanya memakan korban dari institusi Polri. Lurah Grogol Selatan Asep Subahan pun menjadi korban akibat ulahnya memberi pelayanan khusus kepada Djoko Tjandra. Tanpa menjalani prosedur, e-KTP untuk Djoko Tjandra diserahkan langsung oleh Asep hanya dalam kurun waktu yang singkat. Laporan dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta mengungkapkan rangkaian penyalahgunaan Asep dalam penerbitan e-KTP milik Djoko.

Dalam laporan tersebut, Asep melakukan pertemuan dengan Anita Kolopaking sebagai pengacara Djoko ada bulan Mei 2020 di rumah dinas lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan Joko Sugiarto Tjandra, alias Djoko Tjandra. Kemudian, Asep meminta salah seorang operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan untuk melakukan pengecekan data kependudukan terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali.

Pada tanggal 8 Juni 2020, Asep menerima dan mengantarkan sendiri rombongan pemohon ke tempat perekaman biometric. Setibanya di lokasi penerbitan e-KTP, Asep meminta operator Satpel Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelurahan Grogol Selatan memberikan pelayanan penerbitan e-KTP atas nama Joko Sugiarto Tjandra dengan hanya menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga milik Joko Sugiarto Tjandra yang tersimpan dalam handphone milik Asep.

Selama proses itu, disebutkan bahwa Asep secara langsung memantau penerbitan e-KTP untuk Djoko. Asep sebagai pihak pertama yang menerima e-KTP yang sudah dicetak oleh operator serta sebagai pihak yang menyerahkan langsung kepada Djoko.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir memastikan pelanggaran yang dilakukan Lurah non aktif Grogol Selatan Asep Subahan bukan kategori ringan. Saat ini, Dewan Pertimbangan Jabatan masih merumuskan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Asep.

Chaidir menyebut, Asep dicopot dari jabatannya sebagai Lurah Grogol Selatan pada 10 Juni. Saat ini yang bersangkutan menjadi staf di salah satu bagian di kantor Wali Kota Jakarta Selatan. Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk wilayah DKI Jakarta yang melakukan pelanggaran berat akan mendapat sanksi penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, tidak mendapat tunjangan kinerja daerah sesuai PP 53 tahun 2010.

"Kalau ringan enggak mungkin karena beberapa hal, lalai dia, (sanksi terhadap Asep) sedang atau berat," ucap Chaidir, Selasa (14/7). [gil]

Baca juga:
Korban Pelarian Djoko Tjandra
Selain Jabatan Dicopot, Brigjen Prasetyo Ditahan Buntut Surat Jalan Djoko Tjandra
Kapolri Copot Jabatan Brigjen Prasetyo Utomo, Buntut Surat Jalan Djoko Tjandra
Brigjen Prasetyo Beri Surat Jalan ke Djoko Tjandra Tanpa Izin Pimpinan
IPW Tuding Bareskrim 'Bantu' Loloskan Djoko Tjandra

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini