Merdeka.com - Misi pemerintahan Jokowi-JK untuk mewujudkan kedaulatan pangan dipraktikkan oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi, meski dalam hal kecil. Yuddy diketahui telah mengeluarkan surat edaran tentang larangan sajian penganan impor dalam rapat-rapat di kantor pemerintah.

Surat Nomor 10 tahun 2014 tertanggal 21 November 2014 itu berisi arahan Menteri Yuddy dalam hal efisiensi anggaran, dengan menyiapkan hidangan penganan yang menggunakan bahan dasar pangan lokal. Arahan itu akhirnya dipraktikkan di sejumlah instansi pemerintah, termasuk di Ditjen Migas.

Bahkan foto salinan surat perintah Dirjen Migas ke sejumlah direktorat beredar luas di media sosial. Seperti surat yang didapat merdeka.com, Kamis (27/11), dirincikan sejumlah jenis penganan lokal, yang boleh disajikan dalam acara rapat. Beberapa di antaranya adalah misro, combro, timus, singkong urap, serta ubi, jagung dan singkong rebus. Penganan lokal ini wajib disajikan di lingkungan Ditjen Migas mulai 1 Desember mendatang.

Soal penganan lokal ini pernah diungkap Menteri Yuddy saat kunjungan ke Provinsi Banten guna menemui Plt Gubernur Rano Karno pada Jumat (31/10) silam. Dalam kunjungan tersebut, setelah duduk di kursi yang disediakan tepat di samping Rano Karno, perhatian Yuddy langsung tertuju pada buah-buahan yang dihidangkan di mejanya.

"Ini buah lokal atau impor?" tanya Yuddy sambil memegang buah apel yang diambilnya dari meja, seperti dikutip dari laman situs resmi Kemen PAN-RB.

"Buah lokal Pak," kata sebagian orang yang ada di kantor gubernur Banten tersebut.

"Pak Jokowi wanti-wanti agar hidangan dalam yang disajikan di kantor pemerintahan harus produk lokal. Hindari menghidangkan makanan produk impor," kata Yuddy menambahkan.

Sang menteri mengatakan jika di kantor Kementeriannya, hal semacam itu juga sudah dilaksanakan. DiA mengaku bahwa hal ini adalah salah satu hal yang diimpikan oleh Presiden Jokowi, agar minat masyarakat terhadap produk pangan lokal bisa meningkat dan mendorong terwujudnya kedaulatan pangan.

"Biasanya cemilannya pisang rebus, kacang rebus, singkong, tiwul dan lain-lain. Semuanya produk lokal, yang tidak kalah gengsinya dengan makanan impor. Kedaulatan pangan itu sendiri harus diawali dengan komitmen seluruh pimpinan, untuk mencintai dan hanya mengonsumsi produk lokal," ujar Yuddy.

Yuddy berujar meskipun cara ini tampaknya sepele, namun nyatanya hal tersebut memiliki makna yang sangat strategis. Sebab mulai dari pejabat pemerintah dan para birokrat wajib mencintai produk lokal, termasuk makanan.

"Kalau seluruh tanah air melakukan hal serupa, maka produk-produk lokal akan semakin digemari sehingga bisa mengangkat petani. Pada gilirannya, hal itu akan membantu mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan," pungkasnya.