KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Surat izin praktik belum terbit, tukang gigi Jatim resah

Kamis, 17 Januari 2013 03:00 Reporter : Moch. Andriansyah
Ilustrasi perawatan gigi. ©shutterstock.com/michaeljung

Merdeka.com - Perkumpulan Tukang Gigi Indonesia (PTGI) Jawa Timur akan mendesak Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jawa Timur untuk segera menerbitkan izin praktik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sebab, pasca putusan MK itu, izin belum juga diterbitkan.

"Padahal izin praktik ini sesuai putusan MK Nomor 40/PUU-X/2012 tentang pengujian Pasal 73 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 29/2004 tentang praktik kedokteran. Hasilnya, tukang gigi bisa bekerja asal memiliki izin dari Dinkes setempat, tapi sampai saat ini perizinan itu belum juga diterbitkan," kata Kuasa Hukum PTGI Jatim, M. Sholeh, Rabu (16/1).

Diakui Sholeh, pihak PTGI Jawa Timur menyambut baik putusan MK tersebut, namun tetap menanyakan perizinan ke Dinkes Provinsi.

"Karena sampai saat ini, belum ada satu pun tukang gigi yang memiliki izin praktik. Jika tidak ada izin, bagaimana para tukang gigi bisa bekerja? Kami harap Dinkes dan pihak terkait segera menindaklanjuti dan segera menerbitkan sertifikasi bagi tukang gigi," katanya.

Senada dengan Sholeh, Sekretaris PTGI Jawa Timur, Arifin mengatakan, pihaknya akan terus menanyakan masalah perizinan sampai diterbitkan oleh Dinkes.

"Antara dokter gigi dan tukang gigi itu berbeda. Kami, para tukang gigi, tidak akan mengganggu keberadaan dokter gigi karena segmen kita memang tidak sama. Bagi orang kaya, pasti memilih dokter gigi daripada tukang gigi. Begitu juga sebaliknya, bagi masyarakat miskin khawatir tidak mampu membayar jika harus ke dokter gigi," tegas dia.

Terkait masalah itu, PTGI Jawa Timur akan segera mendatangi kantor Dinkes Jawa Timur untuk membahas dan meminta agar segera diterbitkan sertifikasi dan memberikan pelayanan proses perizinan, sebagai syarat untuk bekerja atau membuka praktik.

"Kemungkinan pekan depan kami anggota PTGI yang jumlahnya sekitar 200-an orang akan ke Dinas Kesehatan mempertanyakan tindak lanjut putusan MK dam berharap dibuka perizinan tukang gigi," katanya.

Sementara, Kepala Dinkes Jawa Timur, dr Budi Rahayu MPH mengaku, sudah mendengar hasil putusan MK dari media massa. Hanya saja, pihaknya belum bisa berkomentar jauh karena masih akan membaca salinan putusan sebelum menindaklanjutinya.

"Pada intinya, kami menjalankan dan tidak akan membantah apa yang telah diputuskan MK. Namun kami harus membaca detil untuk ditindaklanjuti," kata Budi Rahayu yang juga mantan Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan RSU dr Soetomo Surabaya. [did]

Topik berita Terkait:
  1. Gigi

Rekomendasi Pilihan

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.