Supersemar persoalan secarik kertas, tapi yang lebih utama dampaknya

Jumat, 11 Maret 2016 22:35 Reporter : Marselinus Gual
Supersemar persoalan secarik kertas, tapi yang lebih utama dampaknya Asvi Warman Adam. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Perdebatan mengenai keaslian Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) sebagai perintah pengamanan kepada Jenderal Soeharto kini masih seperti sebuah misteri. Hampir tafsiran mengatakan jika Supersemar adalah momentum Suharto untuk mengambil alih kekuasaan dari Soekarno atau lahirnya rezim Orde Baru.

Peneliti utama LIPI, Asvi Warman Adam mengatakan, di balik keluarnya Supersemar, hal yang perlu dilihat adalah dampak yang ditimbulkan darinya. Stigma anti pemerintah pada keturunan PKI masih bersemayam hingga kini. Sementara itu, peristiwa pembantaian jutaan orang yang disebut sebagai pro PKI pun disebut sebagai pelanggaran HAM terberat.

"Supersemar persoalan secarik kertas. Tapi yang lebih utama dampaknya. Pengalihan kekuasaan yang menimbulkan kekerasan terhadap masyarakat. Sampai hari ini dampaknya masih ada," kata Asvi dalam sebuah diskusi di Kantor Para Syndicate, Jalan Wijaya Timur III, Kebayoran Baru, Jaksel, Jumat (11/3).

Ada kesulitan untuk membuktikan teks asli Supersemar sebagai perintah pengamanan, kata Asvi. "Teks itu diserahkan kepada Sudarmono, kemudian digandakan di kantornya. Saat itu diketik ulang karena saat itu belum ada foto kopi. Diketik ulang itu sangat mungkin tandatangan berubah, tempat Jakarta jadi Bogor, naskah 2 lembar jadi selembar dan sebagainya," kata dia.

Selain tak ada naskah otentik, hal yang disoroti sejarawan ini adalah proses lahirnya rezim Soeharto dalam legalitas Supersemar. Bagi dia, proses itu lebih pada proses politik yang dianggap senagai kudeta merangkak atau pengalihan kekuasaan bertahap. Dalam arti, kudeta tidak ada perencanaan tapi mengalir.

"Kalau kita lihat, sebelum 11 Maret, pada 6 Maret (1967) ada dua pengusaha yang dekat dengan Soekarno diminta Alamsyah Pariwarnegara ke Bogor. Mereka di sana menyampaikan cuma satu, Soekarno tetapi presiden. Tapi sehari-hari ke Jenderal Soeharto. Upaya membujuk sudah pernah dilakukan. Lalu 11 Maret pagi, demo besar-besaran dan didukung tentara," ujar dia.

Namun proses lahirnya Supersemar juga diwarnai todongan senjata tak diyakini oleh Asvi. Menurut dia, Soekarno menandatangani surat karena di bawah tekanan pada saat itu.

"Proses pemberian cukup alot. Saya tidak percaya ada todongan senjata, tidak mungkin Jenderal Panggabean menodong Soekarno. Tapi yang jelas ada tekanan sehingga Soekarno memberikan surat tugas itu," beber dia.

Pada tahun 1971, Soeharto memberikan penjelasan terkait lahirnya Supersemar untuk menjawabi perdebatan kala itu. Bagi Asvi jawaban Soeharto kala itu agar tidak menurunkan wibawa pemerintahannya. Namun kebenaran dibalik proses itu diragukan oleh orang di sekelilingnya.

"Bagi orang disekeliling Soeharto, Supersemar sebagai pelimpahan kekuasaan," tambah dia.

Dia melanjutkan, meski Soeharto bersikukuh Supersemar merupakan perintah pengamanan, namun sebelum lahirnya Supersemar, sang Jenderal justru coba mendekati Dewi Soekarno dan memberikan tiga pilihan dengan tujuan kekuasan Soekarno diserahkan kepadanya.

"Tapi Dewi sempat main golf pada April 1966, Soeharto menawarkan melalui Dewi yakni pertama, supaya menyerahkan saja pemerintahan ke Soeharto, kedua, beristirahat ke Tokyo dan ketiga, istirahat ke Mekah," cerita Asvi.

Namun, kata dia, ketika Soekarno berpidato pada Agustus 1966, peristiwa itu seperti memperlihatkan kesudahan pemerintahannya.

"Agustus 1966 Soekarno berpidato, itu sebetulnya presiden yang sudah kalah dan Februari 1967 baru diserahkan," tandasnya. [gil]

Topik berita Terkait:
  1. Supersemar
  2. Jakarta
Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini