Merdeka.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) mengkaji dan menggodok draf aturan dan kebijakan terbaik untuk pelaksanaan new normal atau tatanan kehidupan normal baru di daerah ini. Hasilnya akan disampaikan ke DPRD Sumut untuk mendapat persetujuan sebelum diajukan ke Menteri Kesehatan.

"Sampai 13 Juni, kita mengkaji draf termasuk 33 kabupaten/kota karena perlakuan di tiap tempat itu berbeda-beda. Ada kabupaten/kota yang statusnya masuk zona merah, ada kuning, ada hijau. Hari ini kita susun draf dengan berbagai pakar untuk kita presentasikan ke DPRD, setelah disetujui kita ajukan ke Menteri Kesehatan," kata Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, di Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Sumut, Jalan Sudirman, Medan, Jumat (5/6).

Edy memimpin langsung rapat pengkajian draf aturan dan kebijakan new normal itu. Kegiatan juga dihadiri Wakil Gubernur (Wagub) Sumut, Musa Rajekshah, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumut, R Sabrina, dan yang mewakili unsur Forkopimda, Tim GTPP Covid-19 Sumut, pakar kesehatan, akademisi, dewan riset, dan ahli ekonomi.

Jika draf disetujui untuk diberlakukan di Sumut, kata Edy, maka draf tersebut akan menjadi aturan yang harus dipatuhi pada masa kehidupan normal baru. Salah satu aturan yang paling penting sedang dipertimbangkan adalah terkait pendidikan, khususnya terkait sistem dan model pembelajaran bagi siswa.

"Bagi saya permasalahan anak sekolah ini yang paling penting, karena ini menyangkut kesehatan dan keamanan anak-anak kita. Harus kita pikirkan bagaimana sistem yang cocok, pendidikan tetap jalan tapi juga bisa melindungi anak-anak kita," kata Edy.

Selain penyelenggaraan pendidikan dan sekolah, beberapa hal yang juga dibahas di antaranya pengendalian pasar dan mal, kegiatan kebudayaan, olahraga, balai pertemuan, dan kegiatan sosial lainnya.