Merdeka.com - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai salah satu resiko program transmigrasi yaitu masyarakat kehilangan akar budayanya. Hal tersebut disampaikan sultan ketika memberikan sambutan usai menandatangani MoU bidang ketransmigrasian antara Pemerintah DIY, Jawa Timur dan Kalimantan Utara, di kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Selasa (25/11).

Meski demikian, menurut dia resiko tersebut harus hadapi demi mencapai kesejahteraan masyarakat. "Kita paham bahwa selain untuk pemerataan, transmigrasi bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, namun konsekuensinya masyarakat akan kehilangan akar budayanya," katanya.

Di sisi lain dia melihat transformasi budaya memang diperlukan untuk menciptakan manusia masa depan yang menghargai perbedaan antar etnik kebudayaan. Selain itu dia memprediksi dalam kurun 100 tahun ke depan akan lahir generasi baru yang sudah tidak tahu lagi bahasa ibu.

"Itu konsekuensinya, karena itu perlu diperhatikan bagaimana program transmigrasi juga disesuaikan dengan kebudayaan transmigran. Misalnya orang diberi tanah dua hektare dan rumah, dan itu jaraknya berjauhan, orang jawa tidak bisa. Karena itu harus ada formulasinya," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Jamaluddin Malik, mengatakan pihaknya memberikan dukungan terhadap gagasan Sultan. Menurut dia saat ini pemerintah telah mendorong transmigrasi mandiri dengan bantuan menyediakan lahan produktif untuk industri dan lainnya.

"Seperti gagasan Pak Sultan, tidak perlu tanah luas, asalkan produktif di sektor lain juga menjadi pertimbangan, misalnya buka bengkel atau lainnya," ujarnya.

Kementerian pembangunan daerah tertinggal sendiri menurut Jamaluddin menargetkan 10.000 KK per tahun untuk bertransmigrasi. Target tersebut lebih tinggi dari sebelumnya hanya sekitar 3000 KK per tahun.

"Pemerintahan Pak Jokowi ingin ada transmigrasi 10.000 KK dalam setahun, ini langkah yang baik," ujarnya menegaskan.