Sudah Selesai Dicek Setneg, Undang-undang Cipta Kerja Tinggal Ditandatangani Jokowi

Jumat, 23 Oktober 2020 16:20 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Sudah Selesai Dicek Setneg, Undang-undang Cipta Kerja Tinggal Ditandatangani Jokowi Rapat Pengesahan UU Cipta Kerja. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengatakan, Sekretariat Negara (Setneg) sudah selesai melakukan pengecekan naskah Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Naskah UU Ciptaker tersebut yang diserahkan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar kepada Setneg pada 14 Oktober lalu.

"Proses cleansing Setneg sudah selesai," kata Dini kepada wartawan, Jumat (23/10).

Dalam proses pengecekan itu, pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dihapus karena memang tidak masuk dalam Panja DPR saat pembahasan RUU Ciptaker.

"Hanya pasal 46 yang dikeluarkan dari naskah UU Cipta Kerja," katanya.

Dini melanjutkan, naskah UU Ciptaker tersebut kini tinggal menunggu tanda tangan oleh Jokowi. Kemudian, baru diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara agar publik bisa mengakses.

"Naskah UU Cipta Kerja sedang dalam proses penandatanganan Presiden. Setelah naskah UU ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam Lembaran Negara RI dan Berita Negara RI," pungkasnya.

2 dari 2 halaman

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono menerangkan hilangnya pasal 46 soal minyak dan gas bumi (migas) di Undang-Undang Cipta Kerja. Dia mengungkapkan, pasal itu memang seharusnya tidak ada dari naskah final UU Cipta Kerja.

Sebelumnya, Pasal 46 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi hilang dari naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja yang sudah dipegang pemerintah. Pasal itu tidak lagi tercantum dalam naskah 1.187 halaman.

Padahal, dalam naskah Omnibus Law UU Cipta Kerja 812 halaman yang diserahkan DPR ke pemerintah, pasal itu masih ada dan terdiri dari 4 ayat.

"Intinya pasal 46 tersebut memang seharusnya tidak ada dalam naskah final karena dalam rapat panja memang sudah diputuskan untuk pasal tersebut kembali ke aturan dalam UU existing," katanya, Jumat (23/10).

Menurutnya, dibolehkan menghapus pasal setelah UU disahkan di Paripurna dan diserahkan ke Setneg. Yang tidak boleh, kata dia, ialah mengubah subtansi.

"Yang tidak boleh diubah itu substansi," ucap politikus PSI itu.

Dini menuturkan, dalam hal ini penghapusan tersebut sifatnya administratif atau typo. Dan justru membuat substansi menjadi sesuai dengan apa yang sudah disetujui dalam rapat panja baleg DPR.

"Setneg dalam hal ini justru melakukan tugasnya dengan baik," ucapnya.

Dini mengatakan, pada proses final sebelum naskah dibawa ke Presiden, Setneg menangkap apa yang seharusnya tidak ada dalam UU Cipta Kerja dan mengkomunikasikan hal tersebut dengan DPR.

"Penghapusan pasal 46 tersebut justru menjadikan substansi menjadi sejalan dengan apa yang sudah disepakati dalam rapat panja," pungkasnya. [gil]

Baca juga:
Demokrat Sebut Penghapusan Pasal UU Cipta Kerja Setelah Disahkan Sebagai Skandal
Edhy Prabowo: UU Cipta Kerja Bikin Investor Tak Perlu Tunggu Izin Bertahun-tahun
Setneg Hapus Pasal 46 Dinilai Menambah Kecacatan UU Cipta Kerja
Fraksi Demokrat akan Dorong Legislative Review UU Cipta Kerja di DPR
Baleg Akui Pasal 46 Migas UU Ciptaker Masih Ada saat Pengesahan di Paripurna

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. UU Cipta Kerja
  3. Ragam Konten
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini