Merdeka.com - Penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan belum juga tuntas. Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memberi tenggak waktu hingga awal Desember untuk menyelesaikan kasus ini.

"Saya sudah sampaikan kepada Kapolri yang baru, beri waktu sampai awal Desember," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11).

Kasus penyiraman terjadi saat posisi Kapolda Metro dijabat Irjen Iriawan, dan Jenderal Tito Karnavian menjabat sebagai Kapolri. Kemudian, Idham Aziz yang kala itu menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri ditunjuk menggantikan posisi Irjen Iriawan sebagai Kapolda Metro Jaya. Lalu, Idham Aziz mendapat promosi sebagai Kabareskrim hingga menjadi Kapolri.

Saat Idham Aziz menjabat sebagai Kabareskrim, Tito menunjuk Idham sebagai ketua tim teknis pengusutan kasus Novel.

Sudah tiga kali ganti jabatan, apakah Idham Aziz mampu mengungkap pelaku teror penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan? Berikut ulasannya:

Pihak Novel Baswedan Tagih Janji Kapolri

Kuasa Hukum Novel Baswedan menilai Kapolri Jenderal Idham Aziz tak serius mengusut kasus penyiraman dialami penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut. Kuasa Hukum menyinggung sepak terjang Jenderal Idham Aziz sejak menjabat Kapolda Metro Jaya hingga dipercaya menjadi ketua tim teknis pengusutan kasus Novel Baswedan saat menjadi Kabareskrim tak kunjung tuntas.

"Idham Aziz masih ketua tim biar dia Kapolri, ya kalau dia ngomong akan ada Kabareskrim baru diselesaikan omong kosong itu, dia kagak mau ngungkap juga," kata salah satu kuasa hukum Novel Baswedan, Saor Siagian saat dihubungi merdeka.com, Selasa (4/12).

Saor pun menagih janji Kapolri Idham Aziz bakal menuntaskan kasus Novel Baswedan saat bertemu pimpinan KPK awal November lalu omong kosong. Terlebih setelah tenggat pengusutan kasus penyiraman air keras Novel Baswedan ditentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) awal Desember berakhir.

"Jadi kalo dibilang Wakabareskrim ini omong kosong. Idham Aziz enggak mau mengungkap peristiwa siapa penyerang itu," ujar Saor.

DPR Tagih Penuntasan Kasus Novel

Anggota DPR Komisi III Arsul Sani meminta Kapolri Jenderal Idham Azis memberi perhatian lebih soal perkembangan kasus penyiraman air keras ke penyidik KPK Novel Baswedan. Dia berharap Kapolri dapat memberikan progres kelanjutan kasus Novel.

"Novel kasus membebani Polri dan menimbulkan prasangka terlalu jauh bagi polri. Saya harap ada progres yang bisa di-update terus menerus," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (20/11).

Arsul berharap ada perhatian khusus terhadap kasus yang sudah terjadi dua tahun lebih itu. "Kami harap jadi atensi khusus Kapolri," ucapnya.

Idham Aziz Pastikan Tim Bekerja

Menanggapi permintaan anggota DPR Komisi III Arsul Sani, Kapolri Idham Aziz memastikan tim teknis masih terus bekerja. Di hadapan anggota DPR Komisi III, Idham meminta didoakan agar tim bisa segera menyelesaikan pekerjaannya. Tim yang dipimpinnya disebut-sebut mendapatkan temuan signifikan.

"Kebetulan saya masih kabareskrim, belum ada pengganti saya, masih diproses di Wanjakti. Sehingga saya yakinkan kita terus bekerja dan bekerja," kata Idham saat rapat kerja bersama Komisi III di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

"Saya berharap minta doa restu, mudah-mudahan waktu yang tak lama lagi akan ada perkembangan dan temuan yang signifikan, sehingga kita bisa secepatnya mengungkap," ucapnya.

Presiden Jokowi Tunggu Laporan Kapolri

Stafsus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, mengaku belum mendapat informasi terbaru soal perkembangan kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan dari pihak Mabes Polri. Menurut dia saat ini posisi presiden adalah menunggu hasil investigasi dari deadline atau tenggat waktu yang diberikan kepada Kapolri Jenderal Idham Azis.

"Saya sudah mencari update. Tapi memang belum ada kalau di Sesneg. Mungkin nanti kita coba komunikasi dengan Divisi Humas Mabes Polri untuk tanya statusnya sebenarnya bagaimana si. Karena kita juga belum dengar apa-apa," kata Dini saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Rabu (4/12/2019).

Desakan Bentuk TGPF

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Independen setelah tim teknis Polri belum juga mengungkap pelaku penyiraman air keras Novel Baswedan.

Pembentukan TGPF Independen dinilai PKS menunjukkan keseriusan pemerintah mengusut kasus tersebut menyusul tenggat diberikan Presiden Jokowi terhadap tim teknis Polri belum juga menemui hasil.

"Sudah sangat layak TGPF ini yang terdiri dari teman-teman yang independen dibentuk ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah untuk menuntaskan kasus ini," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/12).