Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusdatin Kemendikbud-Ristek, M Hasan Chabibie memastikan bahwa kuota bantuan subsidi internet yang tak digunakan oleh para penerima dikembalikan lagi ke kas negara. Menurut Chabibie di tahun 2020 nilai kuota yang tak digunakan oleh para penerima sebesar lebih dari Rp428 miliar.

"Kami di Persesjen tersebut (Persesjen Nomor 4 Tahun 2020) di butir 6, sudah menyebutkan bahwa memang untuk penggunaan kuota yang nol byte itu harus dikembalikan ke negara. Dan kami bunyikan dalam surat pemesanan kepada operator seluler. Angka total yang kami kembalikan ke negara pada 2020 adalah Rp428 miliar," kata Chabibie dalam Raker bersama Komisi X DPR, Rabu (25/8).

Chabibie menerangkan bahwa total realisasi bantuan kuota data internet pada 2020 mencapai Rp4,497 triliun. Chabibie juga menjelaskan mengapa tak semua siswa mendapatkan bantuan tersebut.

Menurut dia, mengacu pada aturan yang sama Kemendikbud-Ristek hanya bisa menyalurkan bantuan kuota data pada siswa ataupun pengajar yang data serta nomor handphonenya telah disetorkan ke pihaknya. Kepala sekolah pun mesti menandatangani Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTJM) yang menyatakan kebenaran data yang diberikan.

"Jadi memang betul peserta didik kita jumlahnya lebih dari 50 juta, namun yang mengirimkan SPTJM itu sendiri tidak sebanyak itu. Nah itu yang menjadi dasar kami pembagian kuota tidak sebanyak itu (jumlah total siswa nasional)," kata dia.

Di samping karena itu, Chabibie melanjutkan bahwa ada faktor lain yang membuat kuota data gagal diinjeksi ke nomor penerima, yakni lantaran nomor yang digunakan telah memasuki masa tenggang.

"Yang kedua nomor ponsel sendiri itu sudah tidak aktif, dan yang ketiga terjadi pergantian nomor," ujar dia.

Realisasi Belanja Anggaran Kemendikbud-Ristek 2020 Capai 91,5Persen

Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud-Ristek) Suharti menyebut bahwa realisasi belanja kementeriannya pada tahun anggaran 2020 mencapai 91,5 persen. Angka ini setara dengan Rp79 triliun.

Realisasi belanja ini tertuang dalam sejumlah pos mulai dari belanja pegawai, PTNBH, dan tunjangan profesi guru yang mencapai 24,25 persen.

“Kemudian belanja barang sebesar 33,11 triliun sebagai besar ini adalah untuk bantuan atau subsidi kuota internet, bantuan subsidi upah, dan penanganan Covid-19,” kata Suharti dalam Raker bersama Komisi X DPR, Rabu (25/8).

Sementara untuk belanja modal realisasinya mencapai Rp5,52 triliun. Belanja ini merupakan untuk membeli aset seperti gedung dan lainnya.

“Kemudian belanja untuk bansos, kita tahu semua untuk KIP, kemudian untuk KIP Kuliah dan Bidikmisi di perguruan tinggi,” kata dia.

Sementara itu, Suharti melanjutkan untuk realisasi pendapatan Kemendikbud-Ristek di tahun 2020 mencapai Rp14,08 triliun. Angka tersebut melebihi target dari yang sebelumnya diproyeksikan.

“123 persen dari rencana anggaran sebesar Rp11,4 triliun,” paparnya.

Reporter: Yopi MakdoriSumber: Liputan6.com