Suap sengketa Pilkada Jatim akan diungkap dari 3 pentolan Golkar

Senin, 14 April 2014 08:58 Reporter : Aryo Putranto Saptohutomo
Suap sengketa Pilkada Jatim akan diungkap dari 3 pentolan Golkar Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. ©2013 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, hari ini bakal melanjutkan persidangan terdakwa kasus dugaan suap pengurusan sengketa pemilihan umum kepala daerah dan pencucian uang, Akil Mochtar . Kabarnya sidang kali ini akan menguak suap dalam perselisihan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur.

Jaksa penuntut umum berencana menghadirkan enam saksi penting. Tiga dari mereka adalah petinggi Partai Golkar , yakni Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham , Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto , dan Anggota Komisi VII DPR Fraksi Partai Golkar , Zainudin Amali .

"Saksinya Setya Novanto , Idrus Marham , Zainudin Amali , Andri Dewanto Ahmad, Chandra Situmeang, Herni Juniarti, dan Jenio Febriani," ujar salah satu anggota tim kuasa Hukum Akil, Adardam Achyar, melalui pesan singkat, Senin (14/4).

Dalam perkara rasuah lain, nama Setya Novanto dan Zainudin Amali juga muncul. Setya dianggap terlibat dalam perkara suap pengubahan peraturan daerah pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional XVIII di Riau pada 2012. Bahkan, namanya tercantum dalam amar putusan mantan Gubernur Riau Rusli Zainal . Di situ disebutkan Setya terbukti menerima suap dari Rusli dalam meloloskan permohonan persetujuan penambahan anggaran pembangunan arena olahraga menembak.

Sementara Zainudin Amali juga tersangkut dalam perkara suap kegiatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Sidang Akil dijadwalkan dimulai pukul 15.00 WIB.

Mengacu pada berkas dakwaan, Akil dituding meminta duit Rp 10 miliar sebagai imbalan pemenangan pasangan Soekarwo - Syaifullah Yusuf dalam sengketa Pilgub Jawa Timur, dan menolak gugatan diajukan Khofifah Indar Parawansa - Herman Suryadi Sumawiredja.

Dalam surat dakwaan Akil, menurut hasil penghitungan suara Pilgub Jawa Timur, Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menetapkan duet Soekarwo - Saifullah Yusuf ( Gus Ipul ) sebagai pemenang. Tetapi, pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja menggugat kemenangan Soekarwo - Gus Ipul . Gugatan itu masuk pada September 2013.

Kemudian, pada 18 September 2013, Akil menetapkan Panel Hakim Konstitusi menangani perkara itu antara lain Maria Farida Indrati serta Anwar Usman sebagai anggota, dan Akil sebagai Ketua.

Pada 1 Oktober 2013, Akil berbincang dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah I Partai Golkar Jawa Timur, Zainudin Amali , melalui media BlackBerry Messenger. Zainudin juga Ketua Bidang Pemenangan Pilgub Jatim pasangan Soekarwo - Saifullah Yusuf.

"Terdakwa mengirim pesan, 'Gak jelas itu semua, saya mau batalin ajalah Jatim itu, pusing aja. Suruh mereka siapkan 10 M saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya'," kata Jaksa Pulung Rinandoro saat membacakan dakwaan Akil.

Lantas, lanjut Jaksa Pulung, Zainudin menjawab permintaan Akil dan akan membicarakannya dengan tim sukses Soekarwo - Gus Ipul . Kemudian, keesokan harinya, Zainudin menyatakan permintaan Akil disetujui oleh tim sukses Soekarwo - Gus Ipul . Zainudin juga ingin segera menemui Akil di rumah dinas di Jalan Widya Chandra III nomor VII, Jakarta Selatan.

"Beberapa saat kemudian, terdakwa mengirim pesan kepada Zainudin Amali melalui BBM, 'Bisa ketemu saya sekarang di rumah,' dan 'darurat,' dan 'Kalau ga diulang nih Jatim',' ujar Jaksa Pulung.

Zainudin lantas menjawab akan segera bertandang ke rumah dinas Akil. Tetapi, pertemuan itu tidak terjadi lantaran pada pukul 21.00 WIB, tim penyidik KPK keburu menangkap Akil di rumah dinasnya bersama dengan Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Golkar , Chairun Nisa , dan pengusaha Cornelis Nalau Antun terkait dugaan suap sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas.

Menurut Jaksa Pulung, perbuatan Akil selaku Hakim Konstitusi menerima hadiah atau janji berupa uang Rp 10 miliar dari Zainudin Amali guna mempengaruhi putusan sengketa Pilgub Jawa Timur, supaya menolak gugatan diajukan Khofifah-Herman. Atas perbuatannya, Akil dijerat dengan pasal 12 huruf C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 65 ayat (1) KUHPidana. [mtf]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini