Suap reklamasi, ada nama Aguan serta istilah kue dan keranjang

Kamis, 23 Juni 2016 17:49 Reporter : Wisnoe Moerti
Suap reklamasi, ada nama Aguan serta istilah kue dan keranjang Presdir Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja diperiksa KPK. ©2016 Merdeka.com/Muhammad Luthfi Rahman

Merdeka.com - Direktur Utama PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ariesman didakwa menyuap anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Gerindra Mohamad Sanusi sebesar Rp 2 miliar terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

Dalam sidang tersebut JPU menjelaskan seringnya pertemuan antara Ariesman dengan Sanusi. Pertemuan perdana dilakukan saat Balegda bertemu dengan pengusaha awal Desember 2015. Saat itu hadir Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta merangkap Ketua Balegda Mohamad Taufik, anggota Balegda Mohamad Sanusi, Ketua DPRD Prasetyo Edy Marsudi, anggota Balegda Mohamad Sangaji alias Ongen Sangaji dan Ketua fraksi PKS Selamat Nurdin.

Dari kalangan pengusaha hadir pendiri Agung Sedayu Grup Sugianto Kusuma atau Aguan dan Ariesman. Pertemuan itu membahas percepatan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (Pantura) Jakarta (RTRKSP).

JPU KPK Ali Fikri menuturkan, pertemuan selanjutnya digelar akhir Januari 2016. Trinanda berkoordinasi dengan Sanusi untuk mengakomodir kepentingan Agung Podomoro dalam raperda tersebut. Kepentingannya meliputi kewajiban pengembang yang diatur dalam pasal 116 ayat (6) terdiri dari kewajiban, kontribusi, tambahan kontribusi. Yang juga disoroti, pasal 116 ayat (11) mengenai tambahan kontribusi dihitung sebesar 15 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) total lahan yang dapat dijual tahun tambahan kontribusi tersebut dikenakan.

Ariesman berkoordinasi dengan Mohamad Sanusi, Aguan dan Richard Haliem Kusuma alias Yung Yung (abak Aguan) pada Februari 2016 di kantor Agung Sedayu Harco Glodok Mangga Dua agar Sanusi menyelesaikan pekerjaannya terkait raperda RTRKSP. Mereka kembali bertemu pada rapat pembahasan raperda RTRKSP 15 Februari 2016. Para pengusaha melalui Sanusi meminta agar tambahan kontribusi 15 persen dari nilai NJOP total lahan tidak dicantumkan dalam raperda. Alasannya memberatkan pengembang.

Atas masukan Balegda DPRD itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tuty Kusumawati dan Asisten Daerah Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretariat Daerah DKI Jakarta Gamal Sinurat melaporkan ke Ahok.

"Atas laporan tersebut Basuki Tjahaja Purnama menyetujui tambahan kontribusi sebesar 15 persen akan diatur selengkapnya dalam pergub," ungkap jaksa di pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (23/6).

Pada 22 Februari 2016 pemerintah provinsi DKI menyerahkan draf raperda ke DPRD DKI. Dalam draf itu tidak dicantumkan lagi tambahan kontribusi 15 persen dari NJOP total lahan yang dapat dijual. Kewajiban itu diatur lebih lanjut di pergub.

Kantor Agung Sedayu Grup menjadi saksi pertemuan Aguan, Richard Haliem Kusuma dan Sanusi pada 1 Maret 2016. Pertemuan itu membahas permintaan Ariesman agar kontribusi 15 persen NJJOP dihilangkan. Saat itu Sanusi menjawab, permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena diatur dalam pergub.

Dua hari kemudian, tepatnya 3 Maret 2016, Ariesman bertemu Sanusi di Avenur Kemang Village Jakarta Selatan. Ariesman masih berusaha melobi Sanusi dengan menyatakan kontribusi tambahan 15 persen terlalu berat bagi perusahaannya. Kali ini Ariesman menjanjikan memberi uang Rp 2,5 miliar kepada Sanusi jika pasal tambahan kontribusi dihilangkan. Namun Sanusi harus memberi penjelasan dengan menggunakan konversi. Ariesman khawatir, tanpa penjelasan maka nilai tambahan kontribusi tidak jelas.

"Atas permintaan tersebut, Mohamad Sanusi menyetujuinya," ungkap jaksa Ali.

Sanusi akhirnya mengubah rumusan penjelasan pasal 110 ayat (5) huruf c, semula tertulis "cukup jelas" menjadi "tambahan kontribusi adalah kontribusi yang dapat diambil di awal dengan mengkonversi dari kontribusi (yang 5 persen) yang akan diatur dengan perjanjian kerja sama antara gubernur dan pengembang". Sanusi menyerahkan kertas berisi tulisan tangannya itu kepada Kepala Bagian Perundang-undangan Sekretariat Dewan (Setwan) Heru Wiyanto.

Saat Ahok membaca kertas itu pada 8 Maret 2016, dia naik pitam dan langsung menyatakan penolakan lalu menuliskan disposisi. Dia marah karena ini berpotensi korupsi. Selanjutnya Ahok memerintahkan Saefullah menyerahkan disposisi ke Mohamad Taufik.

Saat Taufik membaca disposisi Ahok, dia meminta Kepala Sub Bagian (Kasubbag) Raperda DPRD Dameria Hutagalung mengubah penjelasan pasal 110 ayat 5 huruf (c) berbunyi "cukup jelas" menjadi ketentuan pasal 111 ayat (5) huruf c dengan kalimat penjelasan "yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemda dan Pemegang Izin Reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi".

Pada 11 Maret, Trinanda menghubungi Sanusi melalui telepon dan memberitahukan bahwa Taufik, Ahok serta Saefullah sudah membahas yaitu nilai kontribusi tetap lima persen dalam bentuk tanah, tambahan kontribusi adalah 15 persen dari NJOP kontribusi yang 5 persen, bukan dari NJOP keseluruhan tanah yang dijual.

Pada 16 Maret Sanusi menghubungi Trinanda dan menyampaikan bahwa raperda sudah mengakomodir keinginan Ariesman. Pada 28 Maret 2016 Sanusi memerintahkan stafnya, Gerry Prastia untuk meminta uang kepada Ariesman melalui Trinanda.

Ariesman menyiapkan Rp 1 miliar dan diserahkan ke Trinanda yang kemudian diberikan ke Sanusi. Gerry memberikannya kepada Sanusi di SPBU Pertamina Jalan Panjang Jakarta.

Pada 30 Maret 2016, Sanusi kembali menginstruksikan Gerry untuk meminta uang kepada Ariesman. Permintaan itu akhirnya disetujui pada 31 Maret 2016 dengan jawaban Trinanda kepada Gerry melalui SMS "mas kl mo ambil kue jgn lupa bawa keranjangnya ya".

Ariesman mempersiapkan Rp 1 miliar dan diserahkan ke Trinanda untuk kemudian diberikan ke Gerry. Gerry menyerahkan uang Rp 1 miliar itu di Cafe Kopi Luwak kawasan Central Park Jakarta Barat. Pada pertemuan itu, Trinanda menanyakan mengenai perkembangan pembahasan draft raperda namun Gerry tidak mengetahuinya.

Setelah menerima Rp 1 miliar, Gerry menemui Sanusi di FX Mall Senayan. Sanusi menggunakan mobil Jaguar warna hitam B 123 RX. Gerry menyerahkannya di dalam mobil.

"Selanjutnya ketika mobil Jaguar keluar dari FX Mall tepatnya di depan pintu masuk menuju Hotel Atlet Century petugas KPK menghentikannya. Satu tas ransel hitam berisi uang Rp 1 miliar dengan pecahan Rp 100.000 sebanyak 10.000 lembar," jelas jaksa.

Sekitar pukul 19.00 WIB, Trinanda juga ditangkap petugas KPK. Keesokan harinya, 1 April 2016, Ariesman menyerahkan diri ke KPK. [noe]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini