Suap di Sekolah Polisi, DPR Minta Kapolri juga Berantas Calo Kenaikan Pangkat-Mutasi

Merdeka.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, jika dirinya menerima aduan adanya transaksi di jalur Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Untuk itu, dirinya menegaskan akan membatalkan kelulusan setiap calon polisi yang kedapatan melakukan praktik tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar Jenderal Sigit juga menindak polisi yang menjadi calo kenaikan pangkat dan mutasi di lembaga itu.

"Apresiasi langkah tegas Kapolri yang langsung turun tangan berantas oknum suap di dalam Sekolah Inspektur Polisi. Sudah saatnya Polri berbenah terkait praktik suap-menyuap ini. Kita harus pastikan bahwa SDM yang dimiliki Polri benar-benar hasil seleksi murni tanpa kecurangan. Selain itu, saya juga minta ke Kapolri agar calo kenaikan pangkat dan mutasi juga ditindak tegas," kata Sahroni dalam siaran tertulis, Selasa (21/3).

Dirinya juga meminta keputusan Kapolri agar menjadi perhatian bagi seluruh jajaran. Politikus Partai NasDem ini ingin para pejabat Polri, terutama para Kapolda, berani menindak tegas para pelaku pelanggaran. Sebab sikap dan komitmen Kapolri sudah tegas untuk potong seluruh anggota yang semena-mena.

"Mohon tindakan tegas Pak Kapolri ini jadi perhatian bagi seluruh jajaran, terutama bagi para Kapolda yang mengatur jajaran di daerahnya masing-masing."

Kita sudah sama-sama ketahui komitmen Kapolri yang tidak akan mentoleransi pelanggaran anggota. Jadi mohon jadikan itu sebagai dasar pertimbangan, selalu beri sanksi tegas kepada para oknum yang masih tidak mau ikut aturan," pungkas Sahroni.

Komitmen Kapolri

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, tak segan membatalkan kelulusan calon polisi yang melakukan praktik suap dalam Sekolah Inspektur Polisi (SIP). Kapolri menerima aduan adanya transaksi di jalur SIP.

"Baru saja terkait dengan SIP, saya dapat laporan dan aduan, mereka masuk lewat institusi tertentu bayar lagi. Terus saya suruh coret waktu itu, baru ketahuan yang bayar," kata Sigit saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Staf Bidang Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri di Kepulauan Riau, Sabtu (18/3).

Menurut Sigit, arahan tegasnya untuk mencoret siapa saja oknum yang mencoba melakukan transaksional dalam jalur SIP. Akhirnya, membuat terkuaknya oknum pelaku yang membayar demi masuk SIP.

"Karena memang kita batasi untuk pemberian kuota tahun ini. Tapi ternyata dari jalur-jalur begitu juga ada, begitu kita coret baru ketahuan yang bayarnya," ungkap Sigit.

Menurutnya, hal itu dapat melahirkan persepsi negatif sehingga harus segera dihentikan. Ke depannya, ditegaskan Sigit, siapapun yang mencoba bermain-main akan hal itu, baik personel Polri maupun pihak luar, bakal ditindak tegas.

"Jadi kehormatan kita sama-sama, untuk menunjukan SDM Polri tidak seperti itu. Kalaupun ada, itu adalah orang yang memanfaatkan dan kalau itu masih Polisi juga ketahuan, kita proses keras. Kalau di luar Polisi kalau ketahuan, ada proses sidang," tegasnya.

"Kita ingin di mata masyarakat semenjak dari awal sampai pada saat proses pengembangannya, Polri lebih baik. Karena ini juga menjadi salah satu kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan meningkatkan kepercayaan sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat," tambah Sigit.

Di sisi lain, Sigit juga menyampaikan, apresiasi kepada jajaran SSDM Polri yang sebenarnya juga terus melakukan pengembangan terhadap SDM Polri. Lewat peningkatan profesionalisme, memberikan pelatihan-pelatihan dengan memanfaatkan teknologi informasi, E-Dikbangspes, Polisi Belajar hingga mendapatkan penghargaan.

Termasuk, berbagai inovasi, peningkatan kesejahteraan personel khususnya penyediaan tempat tinggal melalui Aplikasi Griya PNPP hingga program Quick Wins.

"Di samping itu, tentunya prestasi-prestasi lain yang cukup banyak yang telah ditorehkan oleh jajaran SSDM Polri. Oleh karena itu tentunya saya ucapkan selamat," terangnya.