Suami istri bupati, sama-sama tersandung korupsi

Rabu, 4 Juli 2012 11:23 Reporter : Hery H Winarno
Suami istri bupati, sama-sama tersandung korupsi Ruang Tahanan KPK. Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Kejaksaan Agung resmi menahan Bupati Banyuwangi periode 2005-2010, Ratna Ani Lestari (RAL) atas tuduhan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di wilayahnya. Akibatnya, negara mengalami kerugian senilai Rp 19 miliar.

"Penahanan terhadap RAL dilakukan sore ini di Rutan Pondok Bambu terhitung tanggal 2 Juli 2012 sampai 21 Juli 2012. Jadi, selama 20 hari," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Adi Toegarisman kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (2/7) kemarin.

Adi mengatakan, peristiwa pidana yang diduga dilakukan Ratna terjadi antara 2006-2007. Ketika melaksanakan pengadaan tanah, tersangka menentukan harga tanpa tim penaksir harga. Seharusnya, kata Adi, sesuai dengan ketentuan pasal 15 Perpres 65 tahun 2006 untuk menentukan harga itu harus membentuk tim penaksir harga.

"Itu yang tidak dilakukan. Sehingga berdasarkan perhitungan sementara ini ada kemahalan harga. RAL dikenakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 UU Tipikor," kata Adi.

Penyidik sudah melakukan dua kali pemeriksaan terhadap Ratna. Pertama pada tanggal 25 Juni. Dalam pemeriksaan kedua hari ini penyidik langsung menahan tersangka.

Suami Ratna, I Gede Winasa diketahui juga seorang Bupati di Jembrana, Bali. Namun yang tragis sang suami juga tersandung kasus korupsi tahun 2010 lalu.

Pada awal Oktober 2010 lalu, Polda Bali menetapkan Bupati Jembrana I Gede Winasa sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan pabrik kompos yang diduga merugikan negara Rp 2,3 miliar. Polda Bali menetapkan Winasa sebagai tersangka dan melakukan penahanan sejak Rabu (19/1/2011) lalu.

Dugaan tindak pidana korupsi bermula ketika terjalin kesepakatan pengadaan pabrik pengolahan sampah kompos senilai Rp 4,1 miliar yang berlokasi di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, pada tahun 2006 lalu. Dana itu diambil dari APBD Kabupaten Jembrana. Saat itu Pemerintah Jembrana bekerja sama dengan perusahaan Jepang, Tuasa Sangyocho Ltd.

Dugaan penyimpangan diketahui dari aliran dana ke rekening pejabat dan proses tender yang tidak melalui prosedur pengadaan barang. Akibatnya, negara dirugikan sekitar Rp 2 miliar. Polda Bali sudah menyelidiki kasus itu sejak Agustus 2010.

Selain Winasa, beberapa pejabat juga ditetapkan sebagai tersangka, yakni Nyoman Suryadi (mantan Kepala Dinas PULH Jembrana), I Gusti Ketut Muliarta (Direktur Perusda Jembrana), Nyoman Gede Sadguna (Pejabat PTK Jembarana) dan I Gusti Agung Permadi (Direktur CV Puri Bening).

Pada awal Juli, Majelis hakim Pengadilan Negeri Negara memutus bebas Winasa. Namun I Gede Winasa kembali menjadi tersangka pencucian uang (money laundering) senilai Rp 850 juta.

Kasus pencucian uang tersebut merupakan hasil temuan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) dan Mabes Polri. Dalam temuan tersebut, aliran dana liar senilai Rp 850 juta itu merupakan bagian dari kasus korupsi pupuk kompos yang diduga masuk rekening Winasa dari APBD pada tahun 2008, dan uang tersebut ditransfer untuk membayar pelunasan jual beli tanah di Pekutatan. [hhw]

Topik berita Terkait:
  1. Kasus Korupsi
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini