Merdeka.com - Total anggaran untuk pengendalian inflasi di Jawa Barat mencapai Rp225 miliar. Angka itu berasal dari gabungan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan 27 pemerintah kota kabupaten.

Rancangan awal untuk anggaran ini sebesar Rp180 miliar. Salah satu penggunaannya untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Yang diberi bantuan BLT itu sangat banyak," kata Ridwan Kamil di Gedung Sate, Senin (26/9).

Selain dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah kabupaten kota, pintu bantuan pun datang dari pemerintah pusat. Yakni Program Keluarga Harapan (PKH), lalu dari dana desa, Kementerian Koperasi khusus menyasar pelaku UMKM.

Maka dari itu, Ridwan Kamil mengaku masih mengatur distribusi bantuan agar tidak terjadi duplikasi penerima.

Sebelum didistribusikan pun, dia ingin memastikan dana yang diberikan tepat sasaran hingga memiliki dampak positif, contohnya terhadap pengendalian harga komoditas sembako.

Untuk itu, Ridwan Kamil sudah meminta Disperindag Jabar melakukan pengecekan pasar terkait dampak kenaikan BBM pada komoditas. Semua bantuan akan didistribusikan hingga Desember 2022.

Penyaluran dimulai usai APBD Perubahan 2022 disahkan bersama dengan dewan. Diprediksi semua dimulai pada tanggal 15 Oktober dengan nominal Rp 600.000.

"Kami sedang mengatur agar dana terkait dampak BBM dari provinsi dan kota kabupaten itu tidak bentrok atau duplikasi. Total Rp 225 miliar kombinasi dari provinsi dan kota kabupaten," jelasnya.

Ridwan Kamil juga membahas intervensi anggaran untuk menekan biaya logistik. Saat ini komoditas pangan di pasaran masih terpantau stabil. Dimana rata-rata per minggu ini kenaikan tidak signifikan hanya dua bahan pangan yang menyentuh kenaikan 10% yakni bawang putih dan cabai rawit.

"Kami akan membayari sebagian ongkos transportasi sehingga harga ke pasar dan pembeli terakhirnya tidak naik terlalu besar," tutupnya.