Stranas Pencegahan Korupsi, KPK Ingatkan Kepala Daerah Tak Minta Fee Proyek
Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menegaskan tidak pernah absen terkait kegiatan pencegahan korupsi. Namun, ia menilai pemberantasan korupsi tak hanya 'digarap' KPK.
"Pada prinsipnya pemberantasan korupsi tak bisa diserahkan ke KPK saja tapi juga seluruh anak bangsa apakah dia ada di birokrat, pengusaha, atau apakah dia terlibat di seluruh aspek kehidupan," kata Firli dalam acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi Stranas Pencegahan Korupsi (PK) 2021-2022 secara daring, Selasa (13/4).
Firli menyakini, KPK terus mendorong perbaikan sistem. Menurut Firli, peranan gubernur sebagai perwakilan pemerintah di tiap provinsi menjadi sentral dengan memiliki visi misi dalam rencana strategisnya.
"Jadi berapa besar anggaran program apa saja, jadi saya kira paham daerah mana saja yang rentan terjadi korupsi," jelas Firli.
Terkait kerentanan korupsi, Firli merinci beberapa sektor seperti sektor pengadaan barang dan jasa yang berhubungan dengan fee proyek. Dia pun mewanti agar tidak ada lagi kepala daerah yang meminta hal tersebut agar penetapan APBD dengan laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan.
"Jadi jangan ada lagi suap menyuap, jika itu terjadi maka berhadapan dengan penegakan hukum, karenanya kita lakukan perbaikan sistem, baik itu pengadaan, perencanaan, penyusunan e-catalog, sehingga semua orang akan transparan akuntabel dari praktik korupsi," katanya.
Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Firli Bahuri Memperbarui surat pengunduran Diri sebagai Ketua KPK, Ini Alasannya
Komjen Pol (Purn) Firli Bahuri memperbarui surat pengunduran dirinya sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca SelengkapnyaKPK Tagih Komitmen Prabowo-Gibran dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
KPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaKPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaSudah Naik Penyidikan, KPK Beberkan Modus Korupsi LPEI Rugikan Negara Rp3,4 Triliun
KPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaKejagung dan KPK Dinilai Perlu Koordinasi Bongkar Kasus Korupsi LPEI, Ini Alasannya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya