Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menetapkan virus corona atau Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan status ini ditandai dengan penerbitan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Radiansyah mengatakan dengan adanya penetapan bencana nasional Covid-19 pemerintah memiliki peluang menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 23 Tahun 1959 Tentang Keadaan Bahaya. Khususnya penerapan opsi darurat sipil.

"Nanti pemerintah dalam penegakkan hukumnya mengacu pada kemungkinan darurat sipil itu," ujar Trubus saat dihubungi merdeka.com, Selasa (14/4).

Penetapan Bencana Nasional dinilai cukup efektif bagi penegakkan hukum di kawasan yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun tidak dengan upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Alasannya, kata Trubus, pemerintah tidak tegas dalam mengatur aktivitas masyarakat. Misalnya, pemerintah tidak melarang warga mudik ke kampung halamannya masing-masing. Berikutnya, pemerintah tidak memberikan sanksi tegas kepada masyarakat yang mengabaikan imbauan physical distancing dan sosial distancing.

"Kemarin Jabodetabek masih orang berjubel ke Jakarta naik KRL, naik transportasi umum. Berarti kan kalau sudah berjubel, berkerumun, apalah artinya physical distancing, sosial distancing, kan tidak berlaku," ujarnya.

Trubus melanjutkan, seharusnya pemerintah memilih opsi lockdown atau karantina wilayah ketimbang bencana nasional. Sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Namun, pemerintah cenderung memprioritaskan dampak ekonomi ketimbang kesehatan masyarakat sehingga hingga saat ini karantina wilayah tidak juga dilakukan.

"Harusnya pemerintah langsung saja karantina kesehatan lockdown," tegasnya.