Stafsus Menteri ATR: Penguasaan Lahan Terjadi di Era Sebelum Pak Jokowi
Merdeka.com - Staf khusus Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Taufiqulhadi mengakui ada sekelompok orang yang menguasai banyak lahan di Indonesia. Hal ini diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD yang kaget melihat daftar penguasaan lahan itu.
Namun, Taufiqulhadi menegaskan, penguasa lahan yang tak berimbang itu bukan terjadi di era pemerintahan Jokowi.
"Penguasaan lahan yang tidak berimbang ini terjadi bukan di era Pak Jokowi. Tapi di era sebelumnya dan itu semua tahu," kata Taufiqulhadi saat dihubungi merdeka.com, Minggu (27/12).
Dia mengatakan, saat ini pemerintah hanya mengawasi. Jika mereka, kata Taufiqulhadi, menelantarkan tanah, maka pemerintah akan menarik kembali hak guna usaha (HGU) itu.
"Kini pemerintah akan mengawasi saja, apakah lahan-lahan tersebut digarap atau tidak. Kalau digarap menjadi lahan produktif, itu akan bernilai positif bagi negara. Tapi jadi masalah, jika lahan telah dikuasai banyak-banyak tapi diterlantarkan. Itu negatif bagi negara. Maka itu akan disikapi pemerintah dengan menarik kembali dan membatalkan HGU itu," tutur Taufiqulhadi.
Dia menjelaskan, saat ini pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN memiliki program reforma agraria. Hal tersebut kata dia bertujuan agar jika ada negara yang bebas, akan segera diredistribusikan.
"Jadi inilah pentingnya UU Cipta Kerja karena akan lebih mudah bagi negara mencari tanah habis masa haknya dan langsung masuk dalam program reforma agraria. Sementara, Kementerian LHK semasa Pak Jokowi ada program kehutanan sosial dan TORA. Itu semua akan mampu menyelesaikan masalah ketimpangan penguasaan lahan ini," ungkap Taufiqulhadi.
Mahfud MD Kaget
Sebelumnya, Mahfud MD mengaku kaget lihat daftar para penguasa tanah dan lahan di Indonesia. Bahkan ada yang mampu menguasai tanah sampai ratusan ribu hektare.
Mahfud mengungkap hal itu di akun Twitternya, @mohmahfudmd, Jumat (25/12). Dia berjanji akan menyelesaikan hal tersebut.
"Saya dapat kiriman daftar grup penguasa tanah HGU yang setiap grup menguasai sampai ratusan ribu hektar. Ini gila," kata Mahfud, dikutip merdeka.com.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Kondisi Masyarakat Adat hingga Buruh Tani Dianggap Memburuk
Khususnya agraria, yang tak mencerminkan pemerintahan Jokowi bekerja untuk melindungi
Baca SelengkapnyaManfaatkan Lahan Guna Secara Optimal, Pakar Pertanian Apresiasi Kebijakan Pangan dan Pertanian Era Jokowi
Hal tersebut disampaikan oleh Dekan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, Mangku Purnomo.
Baca SelengkapnyaAksi Jokowi dan AHY Tangkap Ikan Bersama saat Resmikan Bendungan Lolak
Pembangunan Bendungan Lolak memakan anggaran mencapai Rp 2,02 triliun.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta
Kondisi arus balik landai lantaran belum semua pemudik kembali ke Jakarta.
Baca SelengkapnyaDi Sulteng, Jokowi Apresiasi Gebrakan Mentan Lakukan Percepatan Tanam Padi
Luas hamparan panen di Desa Pandere, Kecamatan Gumbasa seluas 266 hektar.
Baca SelengkapnyaPuluhan Hektare Lahan Pertanian di Lumajang Rusak dan Terancam Gagal Panen Setelah Diterjang Angin Kencang
Yulianto, salah seorang petani mengatakan lahannya terancam gagal panen atas kondisi kerusakan tersebut.
Baca SelengkapnyaAHY Buka Suara Soal Penyebab 2.086 Hektare Tanah IKN Masih Bermasalah
AHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Menteri Trenggono Tahan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Aturan turunan ekspor pasir laut masih digodok karena melibatkan banyaknya tim kajian.
Baca SelengkapnyaMenteri AHY Minta Persoalan Lahan di IKN Dituntaskan Secara Clean and Clear
AHY mengatakan pembangunan IKN di Kaltim menjadi representasi Indonesia.
Baca Selengkapnya