Merdeka.com - Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono menjelaskan kementerian terkait masih mengkaji tindak lanjut dari putusan tersebut.

Sehingga, sampai saat ini pihak Sekretariat Negara belum menerima kajian tersebut.

"Ini statusnya masih dibahas di Kementerian dan Lembaga terkait belum sampai ke Setneg," kata Staf khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono saat dihubungi merdeka.com di Jakarta, Kamis (9/4).

Sebelumnya, Kepala Humas BPJS Kesehatan, Iqbal Anas Ma’ruf menjelaskan, sampai saat ini terus melakukan koordinasi kepada pemerintah terkait proses penerbitan perpres baru tentang iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya, bulan ini akan selesai dibahas.

"InsyaAllah bisa kelar di April ini," kata Iqbal saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (9/4).

Iqbal menambahkan, karena belum adanya perpres pengganti maka iuran berlaku saat ini adalah iuran baru yang diterapkan sejak Januari 2020. Nantinya, apabila sudah ada aturan baru maka kelebihan pembayaran akan dimasukkan untuk pembayaran bulan berikutnya.

"Iya masih sesuai Perpres 75. Nanti disesuaikan. Yang dianggap kelebihan akan dijadikan saldo untuk iuran peserta bulan berikutnya," ujar Iqbal.

Seperti diketahui, hasil judical review Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Dengan pembatalan MA, BPJS Kesehatan seharusnya mengembalikan iuran seperti semula yaitu kelas I sebesar Rp80.000, kelas II sebesar Rp51.000 dan kelas 3 sebesar Rp25.500. Pada Januari lalu, iuran tersebut sudah mulai dinaikkan menjadi kelas I sebesar Rp160.00, kelas II Rp 110.000 dan kelas III sebesar Rp42.000.

"BPJS Kesehatan telah mempelajari dan siap menjalankan Putusan MA tersebut. Saat ini Pemerintah dan Kementerian terkait dalam proses menindaklanjuti Putusan MA tersebut dan sedang disusun Perpres pengganti," jelas Iqbal.