Merdeka.com - Staf khusus Presiden Joko Widodo, Aminudin Maruf menilai radikalisme merupakan diksi tidak substantif. Menurutnya upaya deradikalisasi lebih penting ketimbang menyamakan persepsi tentang radikalisme.

"Saya pikir itu hanya persoalan pengertian diksi, yang dipakai itu tidak substansi lah," kata Amin di Jakarta, Sabtu (23/11).

Mantan Ketua Umum Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu mengamini jika masalah radikalisme menjadi salah satu konsentrasi pemerintah selain pertumbuhan ekonomi.

Namun, Amin enggan berkomentar saat disinggung mengenai gagasannya memberantas radikalisme di Indonesia. Padahal, sebagai staf khusus, dia mendapat tugas membangun komunikasi dengan seluruh pesantren dan para santrinya.

"Yang pasti itu menjadi salah satu konsentrasi presiden dan menteri-menteri yang terkait yang dipimpin oleh Pak Wakil Presiden," kata dia.

260 Penceramah Cegah Radikalisme

Upaya pemerintah menekan penyebaran radikalisme ditandai dengan penyebaran nuansa sejuk dan damai oleh penceramah. Kepala Badan Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Suhardi Alius menegaskan pihaknya terus meminimalisir munculnya paham-paham radikal negatif.

Menurutnya, Menteri Agama Fachrul Razi berencana mengeluarkan 260 ribu penceramah untuk menanggulangi paham radikal.

BNPT juga sudah melakukan rapat koordinasi penanggulangan terorisme bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Mengerti Agama Fachrul Razi dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto beberapa waktu lalu. Suhardi menjelaskan, dalam rapat itu sudah disepakati semua pihak akan bekerja sama menanggulangi terorisme.

"Pak menteri agama mengatakan pada saat bertemu wapres itu kita punya 260 ribu penceramah dan akan kita aktifkan itu," kata Suhardi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, (21/11).

Dia menjelaskan penceramah itu akan ditempatkan dititik-titik rawan paham radikal. Suhardi berharap cara ini akan berhasil.

"Kita akan tentukan di mana saja titik-titik prioritas, mudah-mudahan ini adalah hal yang sangat baik," ungkapnya.