Merdeka.com - Polisi mengundang calon wakil gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat untuk dimintai keterangan terkait kasus pengadangan yang dilakukan oleh sejumlah kelompok saat melakukan blusukan di wilayah Kembangan Utara, Jakarta Barat, beberapa waktu lalu. Djarot diagendakan datang sekitar pukul 16.00 WIB.

"Nanti pukul 16.00 WIB. Kami sudah mengirim undangan ke yang bersangkutan dan mengharapkan dapat datang untuk bersaksi," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Setiyono kepada awak media di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (21/11).

Lebih lanjut Awi mengatakan, polisi menahan seseorang yang dianggap menghalang-halangi jalannya kampanye Djarot pada saat itu, yaitu pria dengan inisial NS. Diketahui, NS bukan warga kelurahan Kembangan Utara.

Kasus tersebut dianggap terdapat unsur tindakan pidana dan dilimpahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta ke Polda Metro Jaya untuk diselidiki lebih lanjut.

"Sementara ini, NS betul. Nanti kalau sudah pemeriksaan baru akan kita umumkan. Kan baru di periksa, baru saksi-saksi. Ya satu dua hari ini akan dilakukan langkah-langkah hukum," lanjutnya.

Awi juga mengaku belum dapat memastikan jadwal pemeriksaan NS lantaran masih menunggu kepastian dari penyidik. Awi menjamin bahwa pemeriksaan NS akan segera dilaksanakan setelah pemeriksaan saksi.

"Saksinya ada 12, yang penting saksi itu hanya melihat, mendengar, mengetahui. Untuk siapa saksi-saksinya enggak usah saya sebutkanlah," tandas Awi.

Sementara itu, Ketua ‎Tim Pemenangan Basuki-Djarot Prasetio Edi Marsudi mengatakan, telah menerima surat dari Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan tentang kasus penolakan kampanye itu. Rencananya dia akan tiba sore ini.

"Saya hari ini jam 4 ke PMJ pemeriksaan. Orang itu Bawaslu yang sudah sempat investigasi," katanya di Rumah Pemenangan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, telah mengantongi dokumen lengkap serta barang bukti soal penolakan Ahok-Djarot secara terorganisir. Bahkan dia mengaku heran dengan adanya penolakan itu, pasalnya mereka sudah ada izin kampanye selama ini.

"Badja (Basuki Djarot) kami sudah minta ke KPUD DKI dan ke polisi juga oke. Badja juga diterima kok oleh masyarakat. Jadi kenapa di jegal?," tuturnya.

Prasetio mengingatkan, kampanye itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar mengetahui visi misi pasangan calon. Selain itu, kampanye juga mendapatkan perlindungan dari Undang-Undang Pilkada.

"Ini kan kebutuhan masyarakat. Jadi kampanye juga kelihatan di lapangan lihat siapa yang kerja dan tidak kerja," tutupnya.