Merdeka.com - Sejumlah organisasi profesi kesehatan di Indonesia menyoroti biaya pendidikan kedokteran yang mahal. Tidak hanya oleh Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI), tapi juga Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI).

Bahkan PB IDI telah menyurati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim yang ditembuskan ke Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara PDSI mendorong adanya revisi Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah mengambil kebijakan afirmasi untuk meringankan biaya pendidikan mahasiswa kedokteran.

Kebijakan tersebut bisa dilakukan pemerintah kabupaten atau kota dan provinsi. Caranya, pemerintah daerah melakukan seleksi calon mahasiswa bekerja sama dengan fakultas kedokteran dari berbagai perguruan tinggi.

Mahasiswa-mahasiswa yang terpilih selanjutnya dibiayai pendidikannya sampai selesai. Namun setelah selesai, mereka harus mengabdi di RSUD yang membiayai mereka.

"Kalau ini dilaksanakan, maka ketersediaan tenaga dokter di daerah akan terjamin. Yang terjadi selama ini, banyak dokter yang tidak mau dikirim ke daerah. Itu sangat wajar karena mereka tidak memiliki ikatan tertentu dengan daerah," kata Saleh kepada merdeka.com, Rabu (18/5).

Pemda Pro Aktif

Dalam penyelenggaraan pendidikannya, pemda bisa proaktif untuk mengevaluasi para mahasiswa kedokteran. Mahasiswa yang dinilai tidak sungguh-sungguh, beasiswanya bisa diputus dan diganti dengan yang lain. Kalau ada kesulitan, pemda harus ikut memberikan solusi dan mencarikan jalan keluar.

"Kalau pendidikan kedokteran ini digotongroyongkan, dipastikan akan terasa ringan. Apalagi, biayanya diambil dari APBD. Semua pasti bisa, semua pasti sanggup," ujarnya.

Saleh mengatakan, pada saatnya nanti, pendidikan dokter spesialis pun bisa dilakukan dengan format yang sama. Dokter-dokter yang telah mengabdi sekian tahun, diarahkan untuk mengambil spesialis sesuai dengan kebutuhan RSUD setempat. Dengan begitu, ketersediaan dokter spesialis akan tercukupi di seluruh RSUD yang ada di Indonesia.

"Afirmasi ini harus didasari kebijakan politik dari kepala daerah dan pemangku kebijakan. Karena ini sesuatu yang sangat baik, sudah semestinya didukung oleh semua pihak," katanya.

Tak Bisa Masuk Karena Biaya Mahal

Saleh mengatakan selama ini ada kesan bahwa biaya pendidikan kedokteran sangat mahal dan sulit dijangkau. Akibatnya, banyak calon mahasiswa yang mengurungkan niatnya masuk Fakultas Kedokteran. Kondisi ini sangat berdampak terutama dalam menyiapkan dokter-dokter muda yang siap diterjunkan di berbagai pelosok negeri.

"Kalau sudah namanya kedokteran, pasti kesannya mahal. Selain bertarung menyelesaikan kuliah yang tidak mudah dan terkadang lama, para orang tua juga harus bertarung untuk mencari biaya pendidikannya," ucapnya.

Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI ini, sulit bagi mahasiswa kedokteran untuk kuliah sambil bekerja. Sebab, ada banyak agenda yang harus diselesaikan di dalam proses belajar mengajar kedokteran.

Biaya Tak Terkendali

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) rupanya juga sudah menyoroti persoalan tersebut. Bahkan, IDI sudah mengirimkan surat kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim. 

PB IDI menyampaikan bahwa biaya pendidikan kedokteran di Indonesia semakin tak terkendali, mahal, dan tidak terjangkau.

PB IDI juga menanyakan apakah biaya pendidikan yang berlaku di Fakultas Kedokteran Indonesia sudah mendapat persetujuan Mendikbud Ristek sesuai aturan perundang-undangan.

"Ini (surat PB IDI) sama sekali tidak direspons oleh Mendikbud," kata Ketua Terpilih PB IDI, Slamet Budiarto kepada merdeka.com, Rabu (18/5).

Menurut lulusan Magister Fakultas Hukum Universitas Soegijapranata, Semarang ini, surat tersebut ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hingga saat ini, belum juga ada tanggapan.

Surat ini dilayangkan PB IDI pada 10 Februari 2022. Saat itu, PB IDI masih dipimpin Daeng M Faqih.

Merdeka.com telah meminta tanggapan Kemendikbud Ristek terkait surat yang dikirimkan PB IDI. Namun, hingga berita ini dituliskan, Kemendikbud Ristek belum menanggapi.

Isi Surat IDI

Begini isi surat PB IDI kepada Mendikbud Ristek

Kepada Yth.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Di Jakarta

Dengan hormat,

Bahwa dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan nasional yang handal, keberadaan dokter/dokter spesialis yang baik merupakan salah satu pilar penting yang harus diperhatikan. Dokter/dokter spesialis yang baik lahir dari sistem pendidikan kedokteran yang terjangkau dan transparan.

Sesuai dengan UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:

(2) Penetapan biaya Pendidikan Kedokteran yang ditanggung Mahasiswa untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran harus dilakukan dengan persetujuan Menteri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan biaya operasional Pendidikan Kedokteran yang diberlakukan untuk semua perguruan tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

Dengan ini kami menanyakan dengan hormat, apakah biaya pendidikan yang berlaku di Fakultas Kedokteran di Indonesia sudah atas persetujuan Bapak Menteri sebagaimana ketentuan undang-undang?

Pada saat ini, biaya pendidikan untuk dokter/dokter spesialis makin tidak terkendali, mahal, dan tidak terjangkau. Kami sangat prihatin atas tingginya biaya pendidikan dokter/dokter spesalis saat ini karena kondisi ini dapat berpotensi mengakibatkan dokter/dokter spesialis yang dihasilkan menjadi kurang baik dalam memberikan pelayanan kesehatan.

Demikian pernyataan dan pertanyaan yang kami sampaikan, kami berharap Bapak Menteri yth segera merespon surat kami demi tercapainya pendidikan yang transparan dan akuntabilitas serta kualitas yang baik. Kami juga sangat berharap kiranya pendidikan dokter/dokter spesialis nantinya dapat diselenggarakan dengan biaya yang lebih terjangkau dan terkendali dengan harapan mampu menghasilkan dokter.

Atas perhatiannya kami menyampaikan terimakasih.

Ketua Umum

Dr, Daeng M. Faqih,SH.MH.