Merdeka.com - Pengamat Kemaritiman dan Intelijen Laksda TNI (Purnawirawan) Soleman B. Ponto menilai, rencana pembelian pesawat tempur Eurofighter Thypoon bekas milik Austria berpotensi melanggar undang-undang.

"Itu melanggar Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan karena tidak memungkinkan membeli pesawat bekas," kata Soleman B. Ponto dikutip dari Antara, Selasa (28/7).

Menurut dia, kondisi pesawat yang bekas juga tidak memungkinkan untuk mengetahui harga pastinya di pasaran. Sehingga membuka peluang besar terjadinya kongkalikong.

Dari aspek pemeliharaan, kata dia, kondisi barang yang bekas tentu membuat biaya pemeliharaan sulit ditaksir karena menyangkut komponen atau suku cadang.

"Ada yang namanya suku cadang kritis, seperti radar, dan macam-macam lainnya. Masih ada enggak itu? Kalau radar saja rusak, pesawat enggak bisa terbang," kata mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI itu.

Artinya, kata Soleman, banyak persiapan menyangkut pemeliharaan, termasuk sumber daya manusia (SDM) yang tentu membutuhkan biaya sangat besar.

"Butuh biaya sangat besar, sangat rugi. Belum lagi kalau nanti jatuh. Yang baru saja bisa jatuh, apalagi yang lama," katanya.

Selain itu, Soleman mengingatkan bahwa keputusan untuk pengadaan pesawat tempur semestinya bukan di Menteri Pertahanan, tetapi di TNI Angkatan Udara.

Sesuai dengan UU No. 34/2004 tentang TNI, kata dia, Menhan semestinya hanya sebagai pembuat kebijakan, sementara pelaksanaannya oleh TNI AU.

Hal itu termasuk kajian-kajian secara teknis menyangkut spesifikasi pesawat tempur dan sebagainya sesuai dengan yang dibutuhkan juga diserahkan kepada TNI AU.

"Bukan di Menhan, keputusannya ada di TNI AU. Menhan tinggal menyiapkan anggarannya, yang dibutuhkan berapa. Jadi, malah ada dua UU yang dilanggar," kata Soleman.

Sebelumnya, Indonesia dikabarkan berminat membeli 15 pesawat tempur buatan konsorsium Eropa, yakni Eurofighter Typhoon, yang saat ini dioperasikan oleh AU Austria.

Media ternama, Kronen Zeitung bahkan menyebut Prabowo telah mengajukan proposal kepada Menteri Pertahanan Austria Klaudia Tanner perihal kontrak jet tersebut.

Proposal diberikan untuk mengakuisisi 15 pesawat tempur jenis delta wing hasil rancangan empat negara, yakni Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol itu.

Kronen Zeitung mengunggah foto proposal bernomor 60/M/VII/2020 bertanggal 10 Juli 2020, dimana nama dan jabatan Prabowo serta cap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dibubuhkan di atasnya.

"Saya selalu terkesan dengan perkembangan teknologi Eropa dan saya mengharapkan dukungan dari Anda untuk melanjutkan proposal ini ke tahap kerjasama yang menguntungkan bagi dua belah pihak," tulis Prabowo dalam suratnya, dikutip Selasa (21/7).

Dalam proposal tersebut juga tertulis target Prabowo untuk memodernisasi Angkatan Udara di Indonesia. Dengan disetujuinya proposal tersebut, maka target itu dinilai bisa tercapai.

Kepala Biro Humas Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Djoko Purwanto tak membenarkan atau menyalahkan soal kabar pembelian jet tempur bekas itu.

"Kalau ditanya ada enggak rencana pembelian, semua masuk rencana,” kata Djoko, Kamis (23/7).

Dia menuturkan, untuk Alutsista semuanya itu memiliki proses yang panjang. Karenanya, belum tentu setiap rencana pembelian akan direalisasikan. Menurutnya, Prabowo hanya ingin TNI ini kuat.

"Intinya kan Kemenhan, menteri ingin TNI kuat," ungkap Djoko.

Menurut dia, Kemenhan tengah memperjuangkan agar keinginan memperkuat pertahanan Indonesia bisa terwujud.

"Kemenhan saat ini sedang memperjuangkan, mewujudkan, agar pertahanan Republik Indonesia menjadi kuat. Dari segalanya, dari alutsistanya, dari SDM-nya," pungkasnya soal jet tempur.