Soal Siswi SD Depok, KPAI Kritik Komite Sekolah Harusnya Membantu Bukan Menghukum

Selasa, 29 Januari 2019 12:47 Reporter : Nur Fauziah
Soal Siswi SD Depok, KPAI Kritik Komite Sekolah Harusnya Membantu Bukan Menghukum KPAI rilis catatan akhir tahun. ©2018 Liputan6.com

Merdeka.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan pihak sekolah yang memberikan hukuman fisik berupa push up sebanyak 100 kali kepada GNS (10), harusnya lebih responsif untuk membantu. Pihak sekolah diimbau untuk menelusuri latar belakang keluarga siswa, sehingga penyebab mengenai tunggakan SPP GNS selama 10 bulan mendapati titik terang.

"Kalau orang tua tidak mampu maka sekolah harus berkomunikasi dengan orang tua, melakukan home visit untuk mengetahui penyebabnya," katanya ketika dihubungi, Selasa (29/1).

Dalam kasus ini, komunikasi antara pihak sekolah dan wali murid sangat penting. Peran serta pihak komite sekolah juga diperlukan.

"Komite sekolah juga bisa ikut membantu. Misalnya dengan melakukan subsidi silang uang SPP untuk membantu siswa yang kurang mampu. Pihak sekolah juga kan mendapat bantuan dari APBN melalui dana BOS dan KIP. Jadi pihak sekolah bisa lebih kreatif jika mau membantu," ungkapnya.

Mengenai trauma yang dialami GNS, KPAI mendorong dinas terkait untuk memberikan pemulihan. Menurut dia GNS mengalami dua jenis kekerasan. Yaitu fisik berupa push up sebanyak 100 kali dan menyebabkan GNS sakit perut. Kedua kekerasan psikis berupa rasa trauma sehingga GNS tidak lagi mau kembali ke sekolah tersebut.

"Kalau pendampingan kami tidak bisa. Kami hanya bisa melakukan pengawasan dan rekomendasi pada dinas terkait untuk pemulihan psikis siswi. Psikisnya wajib dipulihkan," beber Retno.

Kalau GNS sudah tidak mau kembali ke sekolah, maka yang bisa dilakukan pemerintah daerah adalah membantu untuk proses pemindahan. Dengan cara dicarikan sekolah yang dekat dengan tempat tinggalnya. "Dicarikan di mana sekolah yang masih ada kuota untuk dia dan dekat dengan rumah," ucapnya.

Mengenai sanksi terhadap pihak sekolah jika memang terbukti maka bisa diancam dengan Undang undang Perlindungan Anak yaitu pasal 76C. Ancaman hukumannya ada di Pasal 80 UU tersebut. "Hukumannya rendah 3,5 tahun dan tertinggi 15 tahun," pungkasnya. [cob]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini