Soal Pakaian ASN, Mendagri Tito Ingatkan Ikuti Aturan

Selasa, 26 November 2019 13:18 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
Soal Pakaian ASN, Mendagri Tito Ingatkan Ikuti Aturan Mendagri Tito Karnavian. ©2019 Merdeka.com/genantan saputra

Merdeka.com - Cadar dan celana cingkrang sempat menjadi polemik karena dikaitkan dengan radikalisme. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan soal cara berpakaian aparatur sipil negara (ASN) yang hendaknya mengikuti aturan dan cara berpakaian yang telah diatur sesuai ketentuan.

"Sudah ada tata caranya, hari Senin pakai apa, Selasa pakai apa, Rabu apa. Kemudian panjangnya berapa, mirip dengan di TNI dan Polri juga sudah ada aturan-aturan, lebarnya kemudian apanya bentuknya, warnanya dan seterusnya," ujarnya.

Hal itu disampaikan Tito saat menyampaikan pengarahan dalam kegiatan Musyawarah Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (26/11). Acara ini dihadiri para gubernur seluruh Indonesia.

1 dari 1 halaman

Lawan Ideologi dengan Ideologi

Tito juga berpesan kepada para gubernur agar terus menanamkan ideologi Pancasila di setiap kesempatan. Pembuatan setiap regulasi oleh kepala daerah harus berasaskan ideologi Pancasila, begitu juga di setiap kegiatan seperti apel, acara formal, dan kegiatan lainnya daerah terus menggaungkan ideologi Pancasila serta lagu kebangsaan Indonesia Raya.

"Ini akan mereduksi dan tidak memberi ruang kepada ideologi lain masuk," tegasnya.

"Ideologi hanya bisa dikalahkan dengan ideologi, ideologi mana yang bisa kita ambil untuk mengalahkan ideologi yang mungkin bisa membahayakan negara ini, ya Pancasila," imbuhnya.

Di era demokratisasi ini, menurut Tito, ketahanan ideologi menjadi tantangan karena begitu terbuka ruang kebebasan berserikat dan berkumpul dan menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, potensi tersebut perlu diredam, serta dinetralisir karena hal itu bisa mengakibatkan perpecahan di tengah masyarakat yang plural.

"Ini juga memberi ruang masuk kepada ideologi-ideologi yang mungkin tidak cocok dengan keadaan masyarakat kita yang plural," kata dia. [bal]

Baca juga:
Mendagri: Stabilitas Politik Stabil Sejak 01 dan 02 Gabung, Tinggal 212 Saja
Mendagri akan Kelompokkan Ormas yang Bisa Diajak Kolaborasi Hingga Harus Dibina
Kursi Empuk Jabatan Para Jenderal Polisi di Era Jokowi
Pilkada Asimetris Jangan Lahirkan Demokrasi Hanya Untuk Si Kaya
Gebrakan Para Menteri Jokowi di Awal Kerja Ini Ramai Menjadi Sorotan
Soal Pilkada Asimetris, Gubernur Jatim Tunggu Arahan Jokowi

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini