Soal jenderal jadi Pj gubernur, Wakapolri minta jangan ragukan netralitas Polri
Merdeka.com - Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengungkapkan, dua Jenderal Polisi akan rangkap jabatan jika usulan menjadi Pejabat (Pj) Gubernur resmi disetujui. Dua Jenderal Polisi tersebut adalah Kadiv Propam Irjen Pol Martuani Sormin yang ditunjuk sebagai Plt di Sumatera Utara dan Asops Kapolri Irjen Pol Muhammad Iriawan sebagai Plt di Jawa Barat.
"Semua pejabat yang ditunjuk jadi Plt Gubernur itu oleh Mendagri itu merangkap jabatan. Demikian pula Dirjen-dirjen di Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk sebagai Plt juga merangkap juga jabatan," kata Syafruddin di PTIK/STIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (26/1).
Dia pun menegaskan, meskipun nantinya Pejabat Polri akan menjabat sebagai Plt Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat, dirinya menjamin kalau Polri tetap akan netral. Karena diketahui ada beberapa Pati yang akan maju dalam Pilkada 2018 yaitu Kepala Korps Brimob Irjen Pol Murad Ismail di Pilgub Maluku, Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Safaruddin di Pilgub Kaltim, Wakalemdiklat Polri Irjen Pol Anton Charliyan di Pilgub Jawa Barat.
"Baru wacana, baru wacana. Bukan urusan kita. Itu urusannya Mendagri. Polri harus netral, tidak usah diragukan. Nanti yang meragukan, itu yang tidak netral," tegasnya.
Dirinya pun menyerahkan semua itu kepada Menteri Dalam Negari (Mendagri) Tjahjo Kumolo, soal masalah Pj Gubernur di Sumatera Utara dan Jawa Barat. Karena semua itu yang menunjuk Mendagri dan yang memutuskan Presiden Joko Widodo.
"Itu urusan Mendagri bukan kita, semua Plt itu adalah ditunjuk oleh Mendagri dan itu pejabat negara. Tidak ada swasta kalau Plt. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian lembaga lain itu semua sama, tidak ada perbedaan," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sindir Kapolri: Suara-Suara Rakyat Harapkan Polri Netral Tak Dukung Paslon Tertentu
Sekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTegas & Lugas, Jenderal Bintang Tiga Blak-blakan Bicara Netralitas Polri di Pemilu 2024
Fadil memastikan setiap laporan yang masuk mengenai pelanggaran anggota Polri, akan diproses sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaJenderal Polisi Pecat Anggota Polwan, Kapolres Langsung Coret 'Wajahnya' di Depan Anak Buah
Kapolda memutuskan terhitung mulai 31 Januari 2024, Bripka NA diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Bintara Polri.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polri Ingatkan Pemudik Lapor RT Jika Tinggalkan Rumah Kosong dan Kendaraan
Imbauan itu sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaKlarifikasi Polri Terkait Pesan Jenderal Sigit soal ‘Pemimpin Melanjutkan Estafet’
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sigit mengatakan sosok presiden selanjutnya mampu meneruskan estafet kepemimpinan ke depan.
Baca SelengkapnyaPolri Siapkan Direktorat Siber pada 8 Polda, Berikut Daftarnya
Mabes Polri tengah menyiapkan pembentukan Direktorat Siber. Direktorat baru ini akan ditempatkan pada delapan Polda.
Baca Selengkapnya2 Bintara Polri Dihukum Komandan Gara-Gara Naik Pangkat Belum Didampingi Bhayangkari 'Jangan Kumis Saja Ditebalin'
Dua orang bintara dihukum push up oleh Kapolres karena tak bawa istri saat upacara pelantikan kenaikan pangkat.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca Selengkapnya