Merdeka.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) angkat bicara terkait tudingan Relawan LaporCovid-19 mengenai data korban meninggal akibat Covid-19 laporan Kabupaten atau Kota dihilangkan. Kemenkes menegaskan laporan dari pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota tidak pernah ditutupi kepada masyarakat.

"Terkait dengan pernyataan yang dikeluarkan LaporCovid-19, kami dapat sampaikan bahwa kondisi tersebut tidak benar, tidak ada data yang dibuang atau tidak disampaikan (kepada masyarakat)," kata Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada merdeka.com, Selasa (20/7).

Namun Nadia tak menampik laporan diterima Kemenkes dari saat dilakukan verifikasi tak disertai data pendukung. "Selain itu, laporan yang disampaikan Pemda Kabupaten/Kota saat dilakukan verifikasi sering tidak disertai data pendukung yang memadai," ujar dia.

Kemenkes mengakui bahwa masih ada kendala dalam proses pelaporan data kasus Covid-19 dari daerah ke pusat. Salah satu contoh, sebut Nadia, ketika melaporkan data, maka kasus yang dilaporkan terjadi beberapa hari sebelumnya.

"Misalnya karena kemampuan laboratorium yang terbatas untuk melakukan pemeriksaan satu hari," ujar dia.

Pemerintah telah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pelaporan kasus Covid-19. Dengan demikian, pelaporan kasus dari daerah ke pemerintah pusat menjadi lebih baik lagi.

"Ke depannya, kami terus memperbaiki sistem agar pelaporan daerah dapat dilakukan lebih baik. Kami menggunakan platform NAR pemerintah daerah dapat menginformasikan kasus secara real-time langsung ke pusat," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Relawan LaporCovid-19, Lenny Ekawati memberikan penjelasan terkait postingan di akun IG LaporCovid-19. Menurut dia, postingan yang berkaitan dengan data Covid-19 tersebut merupakan upaya mereka untuk mendapatkan penjelasan pemerintah.

Dalam postingan tersebut disampaikan bahwa Kementerian Kesehatan menghilangkan 18.747 korban Covid-19 (26 persen) yang dilaporkan Kabupaten/Kota. Berdasarkan pantauan Tim LaporCovid-19, hingga 16 Juli 2021, jumlah korban meninggal yang dilaporkan Kabupaten/Kota sebanyak 90.144 orang. Ini berbeda dengan yang dilaporkan Kementerian Kesehatan/BNPB Satgas Covid yang hanya berjumlah 71.397 orang.

"Jadi kalau misalnya semua dari Kabupaten/Kota kami jumlahkan, sebenarnya tidak sama dengan apa yang dilaporkan oleh pemerintah pusat. Itu yang sebenarnya kita tanyakan justru," ujar dia kepada merdeka.com, Senin (19/4).

Dia pun mengaku tidak mengetahui apa penyebab perbedaan data tersebut. Karena itulah mereka meminta penjelasan pemerintah lewat postingan di media sosial.

"Iya. kami ingin sebenarnya pemerintah membuka data," ujar dia.

Lenny menjelaskan, LaporCovid-19 mempunyai tim yang memantau laporan kasus Covid-19 Kabupaten/Kota. Pemantauan dilakukan harian dengan memperhatikan website resmi milik pemerintah Kabupaten/Kota.

"Jadi bukan website yang tidak resmi. Ini website resmi dari semua kabupaten kota yang ada di Indonesia," ujar dia.

"Kalau misalnya terjadi perbedaan dengan pusat sebenarnya kami juga mempertanyakan. Kami juga tidak tahu kenapa bisa begitu. Karena kalau dari pusat kami melihat adanya perbedaan," lanjut Lenny.

Pemantauan perkembangan kasus Covid-19 sudah dilakukan sejak saat Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengumumkan dua kasus pertama, Maret lalu. Tujuannya, untuk membantu pemerintah melihat penyebaran Covid yang terjadi. Dari situ pemerintah bisa merumuskan kebijakan yang akan diambil.

"Sejak covid diumumkan tim LaporCovid sudah konsisten meminta (data) berapa jumlah tes yang dilakukan oleh masing-masing kabupaten kota. Bukannya untuk menjelek-jelekkan, justru kami ingin membantu pemerintah kira-kira apa kebijakan yang bagus dikeluarkan seperti apa. Bukannya ingin menjatuhkan," tandas dia.