Merdeka.com - Ketua DPR Ade Komarudin belum mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sejak dilantik menggantikan Setya Novanto. Masalah ini juga mendapat tanggapan dari Istana Negara.

Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo menjelaskan undang-undang memang mewajibkan anggota DPR melaporkan harta kekayaannya. Terhitung saat dia menjabat hingga selesai.

"Ya sebenarnya di aturan undang-undang kan wajib lapor. Jadi kriterianya wajib lapor," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (10/3).

Belakangan ini Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang juga mengatakan KPK bisa memberikan rekomendasi kepada masyarakat agar tidak memilih kembali anggota DPR yang tidak teratur mengisi LHKPN.

Johan Budi sekaligus mantan pimpinan KPK ini, menjelaskan dalam undang-undang memang tidak ditegaskan mengenai sanksi bagi pejabat negara yang tidak melaporkan LHKPN. "Jadi ada kewajiban tapi tidak ada sanksinya," terang dia.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat menduga sekitar enam puluh persen dari lima ratusan lebih anggota DPR belum melaporkan harta kekayaannya melalui LHKPN. Koalisi kemudian mendesak KPK membeberkan nama-nama anggota DPR tersebut.

Setelah ditelusuri, Ketua DPR Ade Komarudin salah satu nama dari ratusan wakil rakyat yang berkantor di Senayan. Selain itu, muncul nama Bambang Soesatyo, Masinton Pasaribu dan Rieke Diah Pitaloka.