Merdeka.com - Sinergi Nawacita Indonesia (SNCI) sebagai suatu lembaga independen professional senantiasa mengamati perjalanan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla 2014-2019 serta tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin 2019-2024.

SNCI memperkirakan bahwa dalam kurun waktu 2019-2024 Indonesia menghadapi tantangan yang lebih serius dibanding 2014 – 2019. Tantangan tersebut adalah Ekonomi dan Radikalisme.

"Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami double deficit atau defisit ganda yakni; defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan disertai rendahnya pertumbuhan ekonomi yang secara kumulatif akan membentuk creeping economic crisis atau krisis ekonomi merayap. 16 Paket Kebijakan Ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada eriode 2014 – 2019 dinilai tidak mampu menahan terjadinya double deficit dan perlambatan pertumbuhan ekonomi," ujar Ketua Umum SNCI Suryo Atmanto dalam rilis yang diterima merdeka.com, Selasa (15/10).

Menurutnya, indikator global yang kredibel dan dapat dipercaya dalam mengukur status, progress dan kinerja ekonomi suatu negara yang ditandai dengan daya saing adalah laporan World Economic Forum (WEF). Menurut laporan WEF 2019 daya saing global Indonesia diantara 141 negara berada diposisi 50, turun 5 peringkat dibandingkan posisi 2018.

"Jika dibandingkan dengan Negara ASEAN. Daya Saing Global Indonesia berada diperingkat ke-4, kalah dari Singapura peringkat 1, Malaysia peringkat 2, Thailand peringkat 3. 4 (empat) parameter yang mendasari penilaian WEF yakni 1) Iklim Perekonomian 2) Kondisi Pasar 3) Kualitas Sumber Daya Manusia 4) Ekosistem Innovasi, ke-4 parameter dilengkapi oleh 12 indikator dan 112 sub indikator. Dalam hal ini SNCI berpendapat bahwa 4 parameter, 12 indikator dan 112 sub indicator dari WEF perlu terintegrasi dalam design Kabinet 2019 – 2024," imbuhnya.

Logistic Performance Index (LPI) yang mengukur kelancaran arus barang yang berkaitan dengan daya saing posisi Indonesia masih tinggi yakni 23,6% atau peringkat ke 46 dari 156 negara. Sebagai perbandingan LPI Korsel 16.3%, India 14%, Jepang 10.6% dan AS 8%, SNCI berpendapat bahwa Kabinet 2019 – 2024 perlu di re-design lebih tematik, terukur dan focus. Sebagai contoh Menteri Koodinasi Perekonomian memiliki fungsi yang terlalu luas hampir tanpa batas oleh karena itu perlu dirampingkan menjadi Menteri Koordinasi Produksi dan Distribusi.

"Radikalisme adalah cikal bakal terwujudnya Terrorisme. Menurut survey yang dilakukan BNPT (2017) 39% mahasiswa di 15 provinsi tertarik dengan faham Radikalisme. Laporan Global Terrorism Index (GTI) 2018, menempatkan Indonesia pada posisi ke-42 dari 138 negara. Posisi Indonesia cukup rawan," imbuhnya.

Sebagai perbandingan dengan Iraq dan Afghanistan berada diposisi 1 dan 2, Somalia posisi 5. ilipina yang dipengaruhi oleh konflik Mindano berada di posisi 10. Namun Negara ASEAN lainnya berada diposisi sangat stabil. Laos posisi 85, Vietnam 104, Cambodia 135, Singapura 138 bahkan Timor Leste 138. Terrorisme diklasifikasikan sebagai Proxi War atau perang proxy dari berbagai lini. Presiden Soekarno telah meramalkan ancaman perang proxy di Indonesia.

Di AS ancaman perang Proxy ditangani oleh US National Security Agency atau Badan Keamanan National sebuah badan berbasis Kriptografis atau Kripto Analisis dengan tugas mengumpulkan dan menganalisis komunikasi Negara lain dalam mencegah Proxy War di AS. Di Indonesia, Proxy War di motivasi oleh perebutan sumber daya alam (It’s all about resources), SCNI berpendapat bahwa kedudukan BNPT perlu ditingkatkan menjadi semacam Badan Keamanan Nasional Indonesia (BKNI).

"2019 – 2024 dilihat sebagai periode titik landas transformasi kritis Indonesia menuju Negara Berpendapatan Menengah Atas atau keluar dari Lower Middle Income Trap maka seyogyanya merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Joko widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin untuk melakukan reformasi menyeluruh dari infrastruktur Kabinet dan tidak terbatas pada perubahan parsial," ujarnya.