Situs KPU dinilai masih lemah dan bisa menimbulkan kecurigaan di masyarakat

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) sengaja menutup sementara laman situs infopemilu.kpu.go.id saat perhitungan riil Pilkada Serentak 2018 untuk menangkal serangan peretas. Keputusan ini mendapat banyak kritik. Termasuk menunjukkan lemahnya sistem keamanan situs mereka.

Pakar Keamanan siber dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, melihat adanya kepanikan KPU dalam menerapkan sistem buka tutup itu. Sehingga pihaknya mudah menyimpulkan bahwa situs resmi milik lembaga negara ini belum layak dan tak kuat serangan hacker. Namun, itu semua belum berarti data mereka mudah dimasuki pihak luar.

"Kalau keteteran dengan deface dan hacking rasanya masih belum bisa dikatakan mumpuni (untuk situsnya). Kalau untuk databasenya saya tidak memiliki data. Harusnya cukup aman jika dikelola dalam jaringan tertutup dan bukan internet," kata Alfons kepada merdeka.com, Selasa (3/7).

Harus diakui, kata dia, memakai sistem itu justru menimbulkan syak wasangka negatif di masyarakat luas. Walaupun alasan KPU dianggap pihaknya masuk akal, yakni hanya untuk menangkal serangan peretas. Meski begitu penilaian publik tentu berbeda-beda. Apalagi ini merupakan data pemilih.

"Kebingungan atau keresahan ini berpotensi menimbulkan kecurigaan adanya manipulasi data dan bisa saja menimbulkan kekacauan," tegasnya.

Untuk itu, Alfons meminta KPU segera berbenah. Memperbaiki infrastruktur. Ini perlu dilakukan sebelum menghadapi hajatan politik lebih besar lagi di tahun depan, yakni Pemilu dan Pilpres 2019.

"Harusnya dari Pemilu sebelumnya usaha peretasan sudah pasti dialami dan harusnya tindakan pencegahan sudah dilakukan," ucapnya. "Bukan memperbaru sistem keamanan saja, tetapi melakukan persiapan yang matang guna menghadapi Pilpres," kata Alfons menambahkan.

Adapun upaya perlu dilakukan KPU, kata dia, dengan menggunakan sumber daya mumpuni dan berpengalaman. Ini juga harus didukung dengan menggagandeng banyak pihak, seperti kepolisian, penegak hukum maupun Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Pihaknya juga mengimbau kepada masyarakat dan pegiat IT Indonesia untuk mendukung KPU menjalankan tugasnya dan menghindari aktivitas peretasan. Sehingga ke depannya tidak menimbulkan kekacauan dalam masyarakat.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menegaskan pihaknya masih melakukan investigasi dalam masalah ini. Meski begitu, dia meyakinkan bahwa cara dilakukan KPU tidak memengaruhi isi data perhitungan real count. "Jadi yang diretas itu lebih banyak tampilan bukan datanya," ujar Tito di Mabes Polri.

Dalam upaya mencegah peretas situ KPU, kata Tito, pihaknya juga menggandeng lembaga lainnya. Itu dilakukan demi membentengi situs KPU juga tengah diperkuat. "Jadi ada tim Siber Polri, Kominfo, BSSN, untuk memperkuat firewall sekaligus melacak pelaku peretasan," jelas Tito.

Sedangkan Ketua KPU Arief Budiman, menegaskan hasil perolehan suara Pilkada diunggah pada laman KPU bukan dijadikan keputusan untuk menetapkan pasangan kepala daerah secara definitif. Penetapan kepala daerah terpilih akan dilakukan secara berjenjang melalui berita acara dibuat dari TPS, PPK, KPU Kota sampai Kabupaten.

"Itu bukan hasil resmi penetapan. KPU menggunakan itu untuk melakukan kontrol supaya pasukannya tidak nakal. Partai lebih cepat banyak terlibat," tegas Arief.