Merdeka.com - Ketua Bidang Hukum dan Regulasi Desk Cyber Kementerian Politik Hukum dan Keamanan Edmon Makarim mengatakan, 19 situs Islam yang dianggap menyebarkan paham radikalisme tidak ditutup. Edmon mengatakan situs-situ tersebut hanya difilter, yang artinya ada beberapa halaman situs yang berisi ajaran tidak benar tidak bisa diakses.

"Kita harus luruskan dulu ini, pada saat bicara censorship, tidak ada penutupan, tidak hilang, yang ada dia difilter karena ada suatu laporan, karya belum terjadi belum terbaca publik itu sensor. Karya ada dulu ada setelah dibaca publik tidak penutupan, karena situs tidak pernah ditutup," ujar Edmon di Diskusi Perspektif Indonesia oleh

SMART FM, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/4).

Edmon mengatakan pihaknya hanya melakukan upaya sensor yang artinya ada pemfilteran terhadap suatu karya yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam dan membahayakan masyarakat. Edmon juga mengatakan pemfilteran itu juga berdasarkan aduan dari masyarakat atas tulisan di dalam situs tersebut.

"Lalu apa mekanisme tersebut dianggap sewenang-wenang? Berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo dan pemberitaan di media massa ada pembentukan panel sebelum pemblokiran situs itu. Maka hal ini tidak sekonyong-konyong difilter karena like and dislike, justru (pertimbangannya) ada kepentingan umum yang lebih besar," ujar Edmon.

Edmon mengatakan jika pemerintah akan melakukan pemblokiran terhadap situs tersebut maka harus ada putusan pengadilan. "Kalau ingin menghilangkan (situs tersebut) baru putusan pengadilan. Harus ada putusan pengadilan, tidak bisa pemerintah melakukan eksekusi (langsung)," ujarnya.

Edmon mengatakan pihaknya memiliki kewajiban untuk menindak segala hal yang dapat meresahkan masyarakat. Menurutnya, dunia cyber ibarat air bah yang didalamnya banyak kotoran, kayu, sehingga harus di filter dan memastikan yang masuk adalah air yang jernih.

"Dalam dunia cyber ibarat air bah, sehingga yang dibutuhkan adalah sebuah filter bahwa yang masuk air jernih," ujarya.