Situasi Politik dan Hukum Sudah Berubah, Alasan Febri Mundur dari KPK

Merdeka.com - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah hengkang dari lembaga anti rasuah. Pengunduran itu dia ajukan 18 September 2020 silam.

Dalam surat yang ia tulis, alasannya mengundurkan diri dari bagian KPK karena kondisi politik dan hukum yang dianggapnya telah berubah. Selama menjadi bagian pegiat anti korupsi, Febri menuturkan peran dan posisinya di KPK sebagai bentuk ikhtiar dari semangat memberantas korupsi.

"Namun kondisi politik dan hukum telah berubah bagi KPK. Setelah menjalani situasi baru tersebut selama sekitar 11 bulan, saya memutuskan jalan ini, memilih untuk mengajukan pengunduran diri dari institusi yang saya cintai, KPK," tulis Febri dalam surat pengajuan dirinya yang dikutip pada Kamis (24/9).

Mantan aktivis Indonesian Corruption Watch (ICW) itu juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran KPK atas kerjasama selama ia di KPK.

Ia juga mengutarakan permintaan maaf jika ada perbuatan yang kurang berkenan selama ia bertugas di lembaga anti rasuah tersebut.

Diajukannya surat pengunduran diri tersebut, Febri berharap proses pemberhentiannya dapat diproses tertanggal 18 Oktober 2020.

Saat dikonfirmasi mengenai pengunduran dirinya, Febri tidak memberikan banyak pernyataan.

"Ya, dengan segala kecintaan saya pada KPK, saya pamit," ujar singkat Febri saat dikonfirmasi.

Masa tugas Febri sebagai juru bicara selesai pada akhir tahun 2019. Ia menyatakan bahwa tugasnya sebagai Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah selesai sesuai dengan aturan yang diberlakukan.

"Terkait Juru Bicara KPK perlu saya sampaikan agar clear, per hari ini tugas saya sebagai juru bicara sudah selesai," tutur Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (26/12).

Menurut Febri, awalnya berdasarkan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa tugasnya sebagai Kepala Biro Humas turut merangkap sebagai juru bicara.

"Di sana diatur Kabiro sekaligus Jubir KPK. Sampai akhirnya ada aturan 2018 yang disebut pimpinan, salah satunya usulan kami juga bahwa ada pemisahan Kabiro dan Jubir KPK. Saat Pak Agus masih menjabat, saya juga usulkan jabatan tersebut diisi, tetapi beliau tetap menugaskan saya sebagai Jubir sekaligus Kabiro Humas KPK," jelas dia.

Febri mengaku telah bertemu dengan para pimpinan KPK periode 2019-2023 dan membahas hal tersebut. Sesuai dengan diskusi yang dilakukan, maka akan ada penunjukan jubir baru.

"Saya akan fokus maksimal menjadi Kabiro Humas," Febri menandaskan.

Dia berharap siapa pun yang mengisi jabatan tersebut dapat menjalankan perannya nanti dengan maksimal.

"Harapannya, siapa pun nanti yang akan menjadi Jubir KPK, siapa pun yang akan mengisi posisi ini, saluran komunikasi publik sebagai sarana pertanggungjawaban kerja KPK pada masyarakat, kami harapkan itu masih menjadi frame dan konsep berpikir yang clear," tutur Febri.