Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sindiran Antasari lihat SBY eksis ngetwit daripada bongkar kasus

Sindiran Antasari lihat SBY eksis ngetwit daripada bongkar kasus Antasari Azhar. ©2015 Merdeka.com/Mitra Ramadhan

Merdeka.com - Cuitan Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat akun twitternya @SBYudhoyono soal juru fitnah dan penyebar hoax yang tengah berkuasa mendapat sorotan banyak pihak. Salah satunya mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar.

"Ada hal yang begitu penting daripada ngeluh-ngeluh begitu," kata Antasari usai menghadiri pagelaran Teater Kebangsaan 'TRIPIKALA' tertawa bersama Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Senin (23/1).

Antasari menyarankan agar SBY mengungkap kasus pembunuhan bos PT Rajawali, Nasrudin Zulkarnaen, yang menyeretnya ketimbang menghabiskan waktu untuk menyampaikan kegundahan di media sosial. Kasus tersebut di era pemerintahan SBY.

Antasari merupakan terpidana kasus pembunuhan bos PT Rajawali, Nasrudin Zulkarnaen. Dia resmi menjalani masa pembebasan bersyarat. Antasari diwajibkan lapor dalam jangka waktu tertentu meskipun sudah dibebaskan.

"Saya justru minta bantu SBY, kalau beliau ingin ciut-cuitan, bantu ungkap kasus saya. SBY bongkar kasus saya. Siapa pelaku sesungguhnya," ujar dia.

"Daripada beliau cuit-cuit enggak karuan mending bantu saya. Bikin cuit-cuit di twitter, kapan negara ini kacau. Orang enggak kacau," sambungnya.

ak hanya kali ini saja cuitan SBY membuat gempar dunia politik dan sosial Indonesia, sebelumnya SBY pernah menulis cuit bahwa pemerintah Jokowi kerap menyalahkan kepemimpinannya. SBY menulis, bahwa pemerintahan Jokowi kerap mengkambinghitamkan pemerintahan pemerintahan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut.

"Hingga saat ini, SBY & Pemerintahan SBY masih sering dikambinghitamkan & disalahkan oleh pihak yang tengah berkuasa. *SBY*," tulis SBY di akun resminya @SBYudhoyono dikutip merdeka.com, Kamis (18/2).

Sindiran SBY ini merujuk pada nama Menko Perekonomian Darmin Nasution. Sebab sebelumnya, Darmin menyebut Pemerintahan lalu lambat mendorong perkembangan industri pertambangan.

SBY juga pernah menulis cuit pembelaan terkait tuduhan bahwa dokumen hasil Tim Pencari Fakta (TPF) kematian aktivis hak asasi manusia (HAM) Munir Said Thalib 'hilang' dalam masa pemerintahannya.

"Dua minggu terakhir ini pemberitaan media & perbincangan publik terkait hasil temuan TPF Munir amat gencar. Saya amati perbincangan publik ada yang berada dalam konteks, namun ada pula yang bergeser ke sana ke mari & bernuansa politik," katanya dalam akun twitter @SBYudhoyono, Jakarta, Minggu (23/10).

Menurut SBY, sebagai mantan presiden, dalam dua minggu ini dirinya terus bekerja bersama para mantan menteri atau pejabat yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), nama kabinet sewaktu SBY menjabat Presiden. SBY siap memberikan penjelasan.

"Kami buka kembali semua dokumen, catatan & ingatan kami-apa yang dilakukan pemerintah dalam penegakan hukum kasus Munir. Yang ingin kami konstruksikan bukan hanya tindak lanjut temuan TPF Munir, tetapi apa saja yang telah dilakukan pemerintah sejak Nov 2004," tulis @SBYudhoyono.

"Untuk segarkan ingatan kita, Alm Munir meninggal dunia di atas pesawat Garuda yang tengah menuju Amsterdam 7 September 2004. Ketika aktivis HAM Munir meninggal, saya masih berstatus sebagai Capres. 3 Minggu setelah jadi Presiden, Ibu Suciwati (isteri alm) temui saya," sambungnya.

SBY melanjutkan, kurang dari seminggu setelah pertemuan itu, TPF Munir belum dibentuk dan pihaknya memberangkatkan Tim Penyidik Polri ke Belanda. SBY berjanji akan segera menyampaikan penjelasan soal TPF Munir dalam waktu dekat ini.

"Saya ingin publik tahu duduk persoalan yang benar. Saya memilih menahan diri & tak reaktif dalam tanggapi berbagai tudingan. Ini masalah yang penting & sensitif. Juga soal kebenaran & keadilan," @SBYudhoyono.

(mdk/gil)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Kinerjanya Dikritik Megawati, Ini Tanggapan Bawaslu

Bawaslu memastikan, mereka telah menjalankan apa yang menjadi tugasnya sebagai pengawas Pemilu.

Baca Selengkapnya
Sidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban

Sidang Perkara Penganiayaan Santri hingga Tewas di Kediri, Terungkap Pelaku yang Intens Aniaya Korban

Dua santri di Kediri, yang didakwa menganiaya rekannya berinisial BBM (14) hingga tewas menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi.

Baca Selengkapnya
13 Saksi Diperiksa Ungkap Senjata Penembakan Relawan Prabowo-Gibran di Sampang

13 Saksi Diperiksa Ungkap Senjata Penembakan Relawan Prabowo-Gibran di Sampang

Kasus penembakan ini mulai menemui titik terang.. Diduga, pelaku penembakan satu orang.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Polisi Bongkar Sindikat Pemalsu STNK Khusus dan Pelat Nomor Rahasia

Polisi Bongkar Sindikat Pemalsu STNK Khusus dan Pelat Nomor Rahasia

Menurut pengakuannya, para tersangka telah 18 kali membuat dan menjanjikan membuat STNK khusus atau pelat nomor rahasia yang ternyata palsu.

Baca Selengkapnya
Sekjen Hanura: Pihak 02 Bangun Narasi Pemilu Selesai, Rakyat Jangan Mau Ditipu

Sekjen Hanura: Pihak 02 Bangun Narasi Pemilu Selesai, Rakyat Jangan Mau Ditipu

Benny menyebut, Pemilu terdiri dari banyak tahapan.

Baca Selengkapnya
Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Suciwati Bosan Dengar Janji Penyelesaian Kasus Pembunuhan Munir: Segera Bentuk Pengadilan HAM Ad Hoc

Komnas HAM tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus pembunuhan Munir.

Baca Selengkapnya
Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Empat Menteri Bersaksi di Sengketa Pilpres, Semua Dilarang Bertanya Kecuali Hakim

Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.

Baca Selengkapnya
Respons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?

Respons Prabowo soal HAM, Sekjen PDIP: Bagaimana jadi Pemimpin jika Tidak Kedepankan Dialog?

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menegaskan pemimpin tidak boleh memiliki rekam jejak pelanggaran HAM.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Bawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo

Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)

Baca Selengkapnya