Merdeka.com - Petugas Imigrasi Bali mendeportasi Warga Negara Asing (WNA) asal Amerika Serikat (AS) berinisial JPC terkait kasus penyimpanan ganja cair.

Kepala Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali, Anggiat Napitupulu mengatakan, JPC dideportasi karena telah melanggar Pasal 75 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6, Tahun 2011 tentang keimigrasian.

"Sehingga dalam hal ini imigrasi melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa pendeportasian kepada WNA tersebut," kata Anggiat, Rabu (29/3).

Ia menceritakan, JPC datang ke Indonesia pada Juli 2022 silam bersama anak dan istrinya untuk berlibur di Bali. Ia ditangkap pihak Polresta Denpasar di sebuah vila di daerah Dalung, Kabupaten Badung, Bali, atas penyalahgunaan narkotika.

Kala itu, JPC diduga memiliki tujuh botol berisi cairan narkotika jenis ganja.

Anggiat mengatakan, JPC berdalih memiliki penyakit tertentu. Sementara obat yang dibawanya sudah habis sehingga ia meminta istrinya kembali terlebih dahulu ke Thailand untuk mengambil obat.

Dari Thailand, istrinya mengirimkan obat tersebut melalui ekspedisi pengiriman ke Bali. Setibanya di Bali ia tidak mengetahui bahwa paket obat yang ia terima dan akan dikonsumsi tersebut termasuk obat terlarang di Indonesia.

"Atas perbuatannya tersebut, JPC divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Denpasar dengan putusan delapan bulan penjara," imbuh Anggiat.

Setelah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Bangli, JPC dinyatakan bebas pada tanggal 22 Maret 2023. Dia kemudian diserahkan kepada Kantor Imigrasi kelas I TPI Denpasar untuk dilakukan pendeportasian.

Selanjutnya, JPC diterbangkan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali sekitar pukul 19.10 WITA, pada Senin (27/3). Tujuan akhir JPC adalah Los Angeles International Airport.

Tiga petugas Rudenim Denpasar mengawal dengan ketat JPC sampai ia memasuki pesawat. JPC yang telah dideportasi akan dimasukkan dalam daftar penangkalan ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

"Setelah kami melaporkan pendeportasian, keputusan penangkalan lebih lanjut akan diputuskan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan melihat dan mempertimbangkan seluruh kasusnya," ujar Anggiat.