Sikap ksatria SBY ogah KPK lemah meski banyak kader terjerat korupsi

Kamis, 14 September 2017 06:27 Reporter : Eko Prasetya
Pimpinan KPK sambangi DPP Partai Demokrat. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Sedikitnya belasan kader Partai Demokrat besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjaring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sejumlah kader itu terjerat berbagai macam kasus korupsi.

Saat ini, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Namun, DPR melawan dengan membentuk pansus hak angket. Belakangan pansus hanya diisi oleh partai koalisi pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Berbagai kewenangan KPK pun dipertanyakan dan minta direvisi dengan dalih penguatan.

SBY pun menegaskan Demokrat mendukung KPK dan menolak segala upaya pelemahan lembaga antirasuah itu. "Yang perlu pimpinan KPK ketahui, Demokrat mendukung penuh KPK. Demokrat menolak pelemahan KPK," ujar SBY di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Demokrat di Wisma Proklamasi 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat.

Dia menyindir, ada upaya dari pihak tertentu yang ingin melemahkan KPK. Partai Demokrat akan melawan dan menolak segala bentuk pelemahan KPK.

"Saya tahu, saya bukan anak kemarin sore dalam dunia politik dan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Apa pun alasannya, dalihnya, kalau itu untuk melemahkan KPK, rakyat tahu, kita tahu, dan Demokrat sekali lagi menolak pelemahan KPK," tegasnya.

Meski sejumlah kader terjerat korupsi, kata SBY, Demokrat akan tetap konsisten berada di belakang KPK dan memberikan dukungan. "Apalagi kalau ada yang ingin membekukan dan membubarkan KPK. Meskipun Partai Demorkat kadernya sebagian juga terlibat korupsi tapi kami tetap konsisten ada atau tidak kadernya yang kena kami konsisten tidak akan berubah dalam mendukung KPK," tandasnya.

Lebih lanjut, SBY juga berharap sekaligus mengajak Presiden Joko Widodo, para pemimpin kepala lembaga baik eksekutif, legislatif dan yudikatif untuk ikut mendukung lembaga antirasuah itu.

"Harapan kami ini terbuka semua lembaga negara dan pemerintah di negeri ini harapan saya kepada Presiden Jokowi dan para pemimpin lembaga negara, ketua MPR, ketua DPR, ketua DPD semua dukung lah KPK," ujar SBY.

Lembaga-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung juga diminta bisa bekerjasama dan berkolaborasi dengan baik untuk memberantas korupsi. SBY mengingatkan agar ketiga lembaga penegak hukum itu tidak saling bermusuhan satu sama lain.

"KPK, Polri kejaksaan dan pengadilan itu juga bisa berkolaborasi dan semuanya penting, KPK penting, Polri juga penting, kejaksaan juga penting, pengadilan juga penting. Mereka punya misi yang sama dalam hal ini memberantas korupsi. Rakyat sedih kami sedih kalau maaf kalau satu sama lain tidak klop," ucapnya.

Selain itu, SBY juga menyambut baik rencana KPK dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) untuk mengajak partai-partai politik agar membangun sistem integritas. Hal ini mengingat banyak penyakit politik dan demokrasi yang menjadi tugas KPK untuk memberantasnya dan menyembuhkannya.

"Prakarsa KPK ini baik dalam bekerja sama dengan semua parpol, mengingat banyak sekali penyakit politik dan penyakit demokrasi yang sebagian dari penyakit itu menjadi tugas KPK untuk memberantasnya, untuk menyembuhkannya," kata SBY.

SBY meyakini, KPK dan partai politik memiliki komitmen yang sama agar semua penyelenggara negara, pejabat hingga kader partai menjadi lebih akuntabel, bersih dan terbebas dari praktik korupsi.

"Saya percaya Ibu Basaria (Wakil Ketua KPK yang hadir di acara) dan teman-teman, kita semua memiliki komitmen yang sama, komitmen kita adalah negara ini makin ke depan makin bersih," terangnya.

"Penyelenggara negara dan pejabat pemerintah makin akuntabel dan semua kader-kader parpol yang ada di negeri ini termasuk juga pejabat negara dan pemerintahan integritasnya makin baik sehingga bisa terbebas dari perilaku korupsi," sambung SBY.

Akan tetapi, dalam menjalankan tugasnya, SBY menyadari bahwa KPK memiliki tantangan besar dan punya banyak musuh. Karena hal ini, SBY menitipkan pesan kepada seluruh jajaran KPK untuk tetap kuat, tegar dan mampu menolak segala intervensi dari siapa pun.

"Tolak segala intervensi dari manapun, termasuk yang disebut obstruction of justice. Karena obstruction of justice itu dalam undang-undang kita itu mendapat sanksi hukum yang berat," ujarnya.

Oleh karena itu, SBY menyatakan, Demokrat dengan senang hati akan ikut berkontribusi membantu KPK dalam memberantas korupsi dan mewujudkan partai politik yang berintegritas.

"Saya dengan senang menyampaikan apa yang kita lakukan sekarang ini dan mudah-mudahan kolaborasinya baik, bukan kolusi, kolaborasi untuk mengemban tugas yang sama," tutupnya.





[eko]

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.