Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) kembali menggelar sidang permohonan praperadilan dari tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan isu SARA, Buni Yani. Sidang beragendakan pembacaan jawaban atas dalil-dalil hukum dari pihak tersangka.

Dalam sidang, Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya, Kombes Agus Rokhmat, secara tegas menolak semua dalil yang dituduhkan Buni Yani kepada penyidik Polda Metro.

"Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya," kata Agus dalam sidang di PN Jaksel, Jakarta, Rabu (14/12).

Selain itu, Agus mengatakan, pihaknya tidak akan menanggapi dalil-dalil hukum yang disampaikan Buni Yani. Alasannya, substansi dalil itu tidak ada kaitannya dengan inti permasalahan kasus.

"Termohon tidak akan menanggapi seluruh dalil pemohon dalam permohonannya. Akan tetapi hanya menanggapi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masalah ketetapan status Buni Yani atau pemohon sebagai tersangka atau penangkapan yang dilakukan oleh termohon," ujar dia.

Sebelumnya, dalam sidang praperadilan yang digelar pada Selasa (13/12) kemarin, Buni Yani mengklaim penetapan status tersangka terhadap dirinya tidak sah dengan dalih bertentangan dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Diketahui, Buni Yani sendiri ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 10 jam di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

Buni Yani dijerat Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 ayat 2 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman hukuman di atas enam tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar.