Merdeka.com - Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, telah menetapkan persidangan perdana untuk tersangka kasus korupsi proyek e-KTP, Setya Novanto. Persidangan direncanakan akan digelar pada Rabu (13/12).

Penetapan tersebut disampaikan secara langsung oleh Humas Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Ibnu Basuki Widodo.

"Pelimpahan berkas dari KPK kemarin sore kita sudah terima kemudian sudah ditetapkan majelisnya. Persidangan hari Rabu depan 13 Desember 2017," kata Ibnu di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Dari susunan majelis hakim, tidak ada perombakan kecuali ketua majelis hakim. Pada persidangan sebelumnya dengan terdakwa Irman, Sugiharto, dan Andi Agustinus alias Andi Narogong, persidangan diketuai oleh Jhon Halasan Butarbutar.

Lantaran Jhon dimutasi ke Pengadilan Tinggi Pontianak, ketua majelis persidangan Setya Novanto diganti oleh hakim Yanto, ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

"Ketua majelis hakim DR. Yanto, selanjutnya hakim anggota satu Frangki Tambuwun hakim anggota dua Emilia Subagja, hakim Adhoc Anwar dan Anshori," ujarnya.

Sebelumnya, Kusno, hakim tunggal praperadilan yang diajukan tersangka dugaan korupsi e-KTP Setya Novanto mengomentari berkas pokok perkara Novanto yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Kusno memutuskan, praperadilan terhadap Novanto akan gugur jika sidang pokok perkara telah dimulai.

"Jadi kita tetap pasal, baru gugur setelah pemeriksaan pokok tersebut dimulai, kalau pemeriksaan pokok dimulai tersebut sejak hakim menyidangkan pokok perkara tersebut mengetuk palu sidang untuk pembacaan," jelas Kusno di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

Penegasan Kusno ini untuk menjawab polemik yang beredar soal gugur tidaknya praperadilan Novanto jika berkas perkara sudah dilimpahkan. Kusno menegaskan bahwa praperadilan tidak serta merta gugur dengan adanya pelimpahan berkas perkara Novanto ke pengadilan tipikor.

"Jadi kalau telah ada pelimpahan sidangnya, jadi tidak terjadi perdebatan di belakang hari, maka gugatan praperadilan gugur setelah perkara pokok mulai diperiksa," ucapnya.