Merdeka.com - Menko Polhukam Mahfud MD telah menghadiri Sidang Dewan HAM PBB (UN Human Rights Council/UN HRC) yang digelar di Jenewa, Swiss, pada 13 Juni 2022. Dalam sidang tersebut, Mahfud MD menyampaikan banyak hal.

Di antaranya, penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia berjalan dengan tetap melindungi HAM. Kemudian penetapan Rencana Aksi Nasional Pemajuan Hak-Hak Asasi Manusia (RanHAM) 2021-2025 menargetkan empat kelompok rentan, yakni anak-anak, kaum perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat.

"Saya juga nyatakan di Sidang Dewan HAM PBB tersebut bahwa pemerintah Indonesia sedang memproses ratifikasi untuk 1 Konvensi PBB yang tersisa dari 9 Konvensi pokok PBB yang terkait perlindungan HAM. Artinya kita sudah meratifikasi 8 konvensi dari 9 konvensi pokok tersebut," jelasnya melalui keterangan pers, Kamis (16/6).

Dia juga menyampaikan, Indonesia sedang merampungkan ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Orang dari Penghilangan Paksa atau International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance (ICPED). Laporan ini, kata Mahfud, mendapat sambutan positif dari Komisi Tinggi HAM.

"Seperti yang saya dengar langsung dari Komisioner Tinggi HAM Michelle Bachelet pada saat saya bertemu secara khusus di ruang kerjanya," imbuhnya.

Menurut Mahfud, Dewan HAM PBB tidak memberi catatan apa pun tentang pelanggaran HAM di Indonesia. Pada pidato pembukaan Sesi ke-50 Sidang Dewan HAM, Komisioner Tinggi HAM menyebut 21 negara yang perkembangan HAM-nya dirujuk dan Indonesia tidak termasuk di dalamnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini mengatakan dalam tiga tahun terakhir atau sejak 2020, Dewan HAM PBB tidak menyebut Indonesia dalam catatan negara yang punya masalah pelanggaran HAM. Mahfud mengklaim, ini berarti Indonesia sudah mengalami kemajuan dan mengkomunikasikan dengan proporsional mengenai perlindungan dan penegakan HAM.

"Saat saya bertemu secara khusus dengan Komisioner Tinggi HAM PBB, yang mantan Presiden Chile, beliau menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Agung RI yang telah lebih serius dalam memproses penanganan pelanggaran HAM berat, dengan diprosesnya kasus Paniai di Papua ke pengadilan," jelasnya.

Mahfud kemudian membantah tudingan bahwa Indonesia menjadi sorotan PBB dalam pelanggaran HAM. Dia mengakui, memang ada laporan dari LSM kepada Special Procedure Mandate Holders (SPMH), tapi hal itu tak pernah dibahas di Sidang Dewan HAM.

"Laporan-laporan itu ditampung dan disampaikan kepada pemerintah kita dan setelah dijawab, masalahnya selesai dan tidak sampai dibawa ke Dewan HAM. Juga tidak benar adanya agenda kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Indonesia untuk melakukan penyelidikan. Justru kita yang mengundang mereka ke Indonesia, tetapi jadwalnya belum ditetapkan," tandasnya.