Merdeka.com - Babak akhir polemik kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi segera memasuki tahap akhir melalui voting di tingkat tertinggi yakni sidang paripurna. Sejauh ini, dua usulan dibawa ke tingkat paripurna yakni opsi pertama subsidi energi sebesar Rp 225 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 137 triliun, subsidi listrik Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi senilai Rp 23 triliun. Opsi pertama juga membuka ruang bagi pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.

Sementara opsi kedua, yakni subsidi energi sebesar Rp 266 triliun dengan rincian subsidi BBM senilai Rp 178 triliun, subsidi listrik senilai Rp 65 triliun, dan cadangan risiko fiskal energi Rp 23 triliun. Namun, opsi yang ada bisa berkembang. Wakil Ketua DPR Pramono Anung memprediksi, masih ada ruang munculnya opsi tambahan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat paripurna.

"Secara resmi ada dua. Tapi kelihatannya baik fraksi Golkar maupun PKS ingin menambah satu opsi tambahan dan itu yang belum dapat persetujuan banggar. Paripurna adalah keputusan tertinggi. Jadi ada kemungkinan berkembang opsi tambahan," jelas Pramono di Gedung DPR, Jumat (30/3).

Opsi lain yang kemungkinan muncul adalah, dibukanya ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jika harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) meleset 20 persen dari asumsi yang ditentukan. Sejauh ini, yang diusulkan pemerintah adalah penyesuaian harga dilakukan jika perkembangan ICP meleset 5 persen dari asumsi yang ada.

Pramono juga menambahkan bahwa sidang paripurna akan memutuskan apakah mengamandemen atau tidak Pasal 7 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang APBN 2012 yang menyebutkan harga jual eceran BBM bersubsidi tidak naik. "Pasal itu kan masih harus dibahas. Kalau itu dilakukan berarti akan ada opsi baru," katanya.