Merdeka.com - Konsultan bidang kehutanan, Hamsyim mengaku ada biaya tidak resmi guna mengurus perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Biasanya, setiap pengurusan izin mengeluarkan dana Rp 50 juta.

Saat menjadi saksi dalam sidang penerimaan suap oleh Bupati nonaktif Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, Hamsyim juga mengatakan selain proses perizinan, ada biaya tanda tangan sebesar Rp 10 juta.

"Ada tabel daftar berapa biaya yang harus dikeluarkan?" tanya Ketua Majelis Hakim Sugianto pada Hamsyim di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/3).

"Enggak ada sebagian kami yang ngasih ke yang hadir," ujar Hamsyim.

"Jadi enggak ada tarif resmi?" tanya Hakim.

"Enggak ada. Kita bayar sesuai permintaan," jawabnya.

Ia menceritakan permintaan uang Rp 50 juta dialaminya saat memohon perizinan tentang pengelolaan kehutanan. Dari biaya tersebut kemudian muncul biaya-biaya lain seperti biaya sosialisasi bagi para Kepala Desa. Lebih lanjut, ia menuturkan, biaya proses perizinan harus dibayar di muka.

"Itu (pemberian Rp 50 juta) saat terbit atau sebelum terbit diserahkan?" konfirmasi Hakim.

"Sebelum terbit. Saat itu timses Abrianto Amin dateng ke DLH. Meminta Rp 50 juta ke kepala DLH kepala ngomong sama kepala bidang, diteruskan kepada saya Abrianto Amin namanya. Beliau itu pencetus izin Rp 50 juta itu," ujar Hamsyim.

Seperti diketahui, Rita didakwa menerima gratifikasi Rp 469.459.000.000 dan menerima suap dari PT Sawit Golden Prima sebesar Rp 6 miliar. Dari tindak pidana tersebut mengungkap beberapa peran tim 11 yakni sebagai penghubung para pemohon izin dengan Rita untuk menyelesaikan segala kendala di Kutai Kartanegara.