Merdeka.com - Ahli medikolegal, Budi Sampurna menyatakan dokter diperbolehkan menolak permintaan pasien jika di luar kode etik kedokteran. Hal ini diutarakan saat menjadi saksi ahli yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum pada KPK pada sidang perintangan penyidikan korupsi proyek e-KTP atas terdakwa Bimanesh Sutarjo.

"Kalau yang diminta melakukan atau memberikan keterangan atau bertentangan dengan keilmuan dia maka dia boleh menolak," ujar Budi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).

Bahkan, menurut Budi, seorang dokter berhak memberi rekomendasi rumah sakit atau dokter lain terhadap pasien yang dianggap tidak kooperatif. Semisal, pasien tidak mau, cenderung menolak arahan dokter sehingga proses medis terhambat. Meski dia kembali menegaskan, dalam praktik kedokteran tidak boleh ada penolakan perawatan pasien.

"Kalau orang itu mintanya berlebihan sehingga dokter itu tidak mampu lagi mempertahankan argumennya tentu saja dia mengatakan kalau gitu jangan di tempat saya deh," ujarnya.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum pada KPK mendakwa Bimanesh Sutarjo, dokter spesialis penyakit dalam pada RSMPH, turut serta melakukan upaya merintangi penyidikan terhadap Setya Novanto sebagai tersangka korupsi e-KTP.

Bersama mantan kuasa hukum Novanto, Fredrich Yunadi, Bimanesh diduga melakukan rekayasa diagnosa medis terhadap Novanto sesaat sebelum kecelakaan tunggal terjadi. Dalam diagnosa awal, Bimanesh mencatat Novanto menderita hipertensi, dan vertigo.

Berdasarkan keterangan satu perawat RSMPH, Indri Astuti, diagnosa awal berubah menjadi hipertensi, vertigo, dan trauma kapitis. Perubahan diagnosa itu menurut Indri dilakukan usai Fredrich Yunadi datang ke RSMPH sambil membawa sejumlah dokumen yang isinya hasil medis.

Selain Indri, dokter jaga IGD, Michael Chia Cahaya dan Pelaksana tugas Pelayanan Medis RSMPH; Alia, mengatakan Fredrich memintanya membuat diagnosa kecelakaan terhadap Setya Novanto. Permintaan tersebut ditentang oleh Michael. Ia bahkan siap dipecat jika tak mengindahkan permintaan tersebut.

Kamis (15/11), kecelakaan tunggal menimpa Setya Novanto. Usai kecelakaan, terdakwa korupsi e-KTP itu segera dilarikan ke RSMPH sesuai dengan pemesanan kamar VIP nomor 323 lantai 3 sebelum kecelakaan itu terjadi.

Atas perbuatannya, Bimanesh dan Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.