Sidak, Menteri Hanif kesal pembekalan buat TKI minim
Merdeka.com - Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak ke kantor Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Hanif sempat kesal karena kantor sepi dan pembekalan untuk tenaga kerja sangat minim.
Hanif tiba di kantor yang terletak di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta Selatan, sekitar pukul 13.10 WIB, dengan didampingi sejumlah pejabat kementerian. Saat menapakan kaki dia langsung menemui petugas di sekertariat.
"Hari ini pada kemana?" tanya Hanif yang mengenakan kemeja putih lengan panjang. Dia heran karena para pimpinan di BNSP tidak menampakan batang hidungnya.
Kemudian seorang pekerja Damar menjelaskan, Lembaga Sertifikasi Profesi (LPS) hanya ada 7 untuk menangani 300 calon tenaga kerja. Mendengar ini Hanif tampak heran.
"Seharusnya untuk setahun 200 calon TKI ada 113 LSP agar kapasitas lebih memadai dibanding 7 LPS yang tadi," tegas Hanif dengan nada tinggi.
"Ini BNSP pintu untuk calon TKI berangkat ke luar negeri, penguji dan pemberi kompetensi orang sini juga, ini kan kayak jeruk makan jeruk," katanya.
Hanif hanya sekitar 20 menit berada di BNSP. Saat ini mantan Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu melanjutkan sidak ke kantor Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaAda Usulan Waktu Kerja Jadi 4 Hari Seminggu, Begini Respons BKN
Bahkan YLKI pun mengusulkan kebijakan serupa diterapkan di Tanah Air.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bersaksi di Sidang MK, Menko Muhadjir Sebut Bansos Bukan Program Dadakan Jelang Pilpres 2024
Muhadjir mengklaim bantuan pangan itu merupakan program lama yakni 2023, bukan program dadakan awal 2024 atau jelang Pilpres.
Baca SelengkapnyaTNI Sergap dan Duduki Markas KKB di Maybrat, Sita Amunisi hingga Busur dan Anak Panah
TNI masih berada di dalam hutan sampai saat ini untuk melaksanakan eksfiltrasi (proses pemindahan personel).
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaMenteri Hadi Bagikan Sertifikat Redistribusi di Jambi: Tidak Bisa Dijual Selama 10 Tahun
Menteri ATR/Kepala BPN menyerahkan 279 sertifikat redistribusi tanah secara door to door.
Baca SelengkapnyaTNI Bakal Bangun 22 Kodam Baru, Total 37 dari Sebelumnya 15
Ia menjelaskan, apa yang disampaikan ini sekaligus menanggapi beredarnya berita terkait rencana penambahan Kodam.
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Minta Tukin Naik Hingga 80 Persen, Ini Alasannya
Panglima TNI Agus Subianto meminta Kementerian PANRB menaikkan tukin TNI.
Baca Selengkapnya