Merdeka.com - Paket beras bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial ditemukan tidak layak konsumsi. Hal ini pun, ditemukan oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak saat melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, ia mendapat laporan soal kualitas beras bantuan sosial yang kualitasnya tidak bagus. Beras tersebut merupakan bantuan sosial dari Kementerian Sosial dalam paket masing-masing 5 kilogram.

"Kita sudah berkoordinasi agar bantuan beras tersebut tidak didistribusikan dan segera diganti" katanya dikonfirmasi wartawan, Rabu (4/8).

Beras tersebut menurut dia kualitasnya tidak baik untuk dikonsumsi. Tapi dia memastikan tidak semua bantuan sosial dari pemerintah kualitasnya tidak baik.

"Dalam beberapa hari ke depan saya pastikan beras penggantinya sudah ada dan bisa langsung didistribusikan," terangnya.

Mantan Bupati Trenggalek ini mengaku, atas temuan yang ada di Bangkalan tersebut akan menjadi evaluasi dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah memiliki fungsi mengawal bantuan sosial agar sampai ke masyarakat.

Diketahui, Kementerian Sosial menyalurkan beras sebesar 5 kilogram untuk masyarakat pekerja sektor informal di kawasan Jawa-Bali yang terdampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Menteri Sosial Tri Rismaharini menyatakan, penerima bantuan beras 5 kilogram adalah mereka yang tidak menerima atau di luar penerima tiga jenis bansos yang selama ini sudah berjalan, yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Data dari penerima bansos beras 5 kg ini berasal dari usulan pemerintah daerah.