Merdeka.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil fokus membuat skenario penyuntikan vaksin Covid-19 agar berjalan optimal dan waktu penyuntikan dapat dipercepat.

Menurut dia, proses vaksinasi yang lama bisa berpengaruh pada tertundanya pertumbuhan perekonomian. Di sisi lain, membentuk kekebalan komunitas atau herd immunity, Jabar harus menyuntik vaksin Covid-19 kepada 70 persen penduduk atau 36 juta warga dengan kebutuhan sekitar 72 juta dosis vaksin.

"Minggu ini kami sedang membuat skenario supaya vaksinasi Covid-19 sukses, dan waktu vaksinasi dapat dipercepat. Jika vaksinasi Covid-19 berjalan lama, ekonomi Jabar sulit untuk bangkit," kata dia melalui siaran pers, Jumat (22/1).

"Karena 70 persen ini cukup untuk melindungi yang 30 persen, maka dari total 50 juta jiwa penduduk Jabar, sekitar 36 juta orang harus divaksin," ia melanjutkan.

Saat ini, urutannya penerima vaksin adalah tenaga kesehatan. Setelah rampung, dilanjutkan kepada masyarakat yang profesi rawan, seperti TNI/Polri termasuk wartawan. Kemudian sasaran selanjutnya adalah masyarakat umum di rentang umur 18-59 tahun.

Proses percepatan vaksinasi Covid-19, Jabar membutuhkan tambahan vaksinator. Saat ini, Pemerintah Provinsi Jabar menyiapkan 11.000 vaksinator secara bertahap. Dengan jumlah itu, semua proses akan berlangsung selama 15 bulan. Namun ia menargetkan vaksinasi Covid-19 di Jabar tuntas dalam waktu enam sampai delapan bulan.

"Menurut saya (15 bulan) kelamaan. Jadi sekarang kita lagi menghitung bagaimana caranya agar tidak 15 bulan, tapi bisa enam sampai delapan bulan," katanya.

"Penyuntik di Jabar sekarang berjumlah 11 ribuan, tidak akan cukup karena butuh 30 ribuan penyuntik untuk selesai di enam sampai delapan bulan vaksinasi, berarti saya harus rekrut vaksinator tambahan," imbuhnya.

Selain vaksinator, tempat penyuntikan vaksin Covid-19 harus diperbanyak. Saat ini, tempat penyuntikan Jabar berada dikisaran 1.000 tempat. Setidaknya, kata ia, Jabar harus menambah 1.000 tempat penyuntikan.

Pria yang akrab disapa Emil ini pun berharap pemerintah pusat menyerahkan data penerima vaksin kepada pemerintah pusat. Hal itu untuk memudahkan pelacakan apabila ada calon penerima vaksin yang tidak datang saat waktu penyuntikan.

"Jadi kami Jabar memohon ke (pemerintah) pusat kewenangan mengatur siapa yang divaksin diserahkan secara desentralisasi ke daerah, karena kami orang lapangan yang lebih tahu," katanya.