Setnov mangkir sebagai tersangka, ini langkah yang diambil pimpinan KPK

Rabu, 15 November 2017 17:10 Reporter : Intan Umbari Prihatin
Setnov mangkir sebagai tersangka, ini langkah yang diambil pimpinan KPK Rapat Dengar Pendapat KPK dan Komisi III DPR. ©2017 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengatakan dirinya dan pimpinan KPK lain akan berunding untuk menyikapi mangkirnya Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam pemanggilan sebagai tersangka dalam kasus korupsi e-KTP. Setnov sedianya dipanggil perdana sebagai tersangka untuk kedua kalinya pada hari ini (15/11).

"Kita tunggu hari ini harapan kami hari ini bisa datang, mudah-mudahan kalau beliau datang kan beliau mempercepat proses ya supaya cepat selesai. Tapi kalau beliau tidak hadir ya kita evaluasi dulu ya," ujar Agus Rahardjo di Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Ya makanya kita evaluasi dulu pimpinan yang lain juga, penyidik pasti nanti penyidik memberikan masukan kepada kami apa langkah-langkah yang harus diambil," tambah Agus.

Agus juga enggan berkomentar terkait kapan pihaknya akan memeriksa kembali Setnov. Dia hanya menjelaskan tim penyidik KPK secepatnya akan memeriksa Ketua Umum Partai Golkar tersebut. "Ya, mungkin secepatnya," ungkap Agus.

Setya Novanto diketahui mangkir sebagai tersangka dalam proyek e-KTP di KPK. Novanto beralasan tidak hadir karena ingin menunggu keputusan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan timnya terkait Undang-Undang Nomor 30/2002 tentang KPK.

Setya Novanto selaku anggota DPR periode 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Dirjen Dukcapil dan Sugiharto sebagai pejabat di lingkup Kementerian Dalam Negeri, diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau koorporasi, menyalahgunakan wewenang atau jabatan yang ada padanya saat itu. Maka, Setnov kembali ditetapkan sebagai tersangka untuk kedua kalinya.

"Sehingga diduga merugikan perekonomian negara sejumlah 2,3 triliun dengan nilai paket pengadaan 5,9 triliun dalam pengadaan paket KTP elektronik 2011-2012 pada Kemendagri," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang yang mengumumkan penetapan tersangka, Jumat (10/11).

Atas dasar itu, Novanto disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 2009 tentang Tipikor sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat 1 KUHP. [rzk]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini