Merdeka.com - Panitia Khusus hak angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan rekomendasi terhadap KPK. Sedikitnya ada empat aspek yang disoroti Pansus; tata kelola anggaran, kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan kewenangan penegakan hukum.

Dari aspek kelembagaan, Pansus hak angket meminta agar dibentuk dewan pengawas terhadap komisi antirasuah tersebut. Namun dewan pengawas tersebut dibatalkan. Sebagai mantan Ketua DPR, Setya Novanto mengatakan rekomendasi tersebut sedianya meningkatkan hubungan antara DPR dengan KPK.

"Kalau dulu sebagai ketua DPR kita ingin bersama-sama KPK ingin membicarakan untuk musyawarah bersama antara DPR dan KPK. Yang jelas KPK ingin kerjasama dengan DPR," ujar Setya Novanto sesaat sebelum sidang kasus korupsi proyek e-KTP dimulai di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/2).

Disinggung lebih lanjut tanggapannya terkait rekomendasi dewan pengawas terhadap KPK, pria yang akrab disapa Setnov itu kembali menegaskan segala rekomendasi Pansus hak angket dikomunikasikan dengan pihak terkait. Menurutnya, komunikasi perlu dilakukan agar seluruh pihak tersinkronisadi dengan adanya rekomendasi tersebut.

"Bicarakan dengan KPK agar baik untuk semua pemerintahan dengan KPK agar ada sinkronisasi bersama," ujarnya.

Berdasarkan hasil rekomendasi yang dihimpun, Pansus hak angket mengusulkan 10 rekomendasi yang kemudian dibagi menjadi empat aspek.

Dari aspek kelembagaan, Pansus hak angket meminta Presiden menyempurnakan struktur organisasi KPK sesuai dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002. Kemudian, adanya lembaga pengawas independen bagi KPK yang terdiri dari unsur internal KPK dan tokoh masyarakat dengan integritas baik.