Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Setjen Polpum Kemendagri pimpin rapat evaluasi Prolegdagri

Setjen Polpum Kemendagri pimpin rapat evaluasi Prolegdagri Rapat Prolegdagri. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Ditjen Polpum melakukan evaluasi program legislasi Kementerian Dalam Negeri (Prolegdagri). Kegiatan ini sebagai evaluasiterhadap penyempurnaan regulasi di lingkup Ditjen Polpum.

Rapat dipimpin langsung Sekretaris Ditjen Polpum Didi Sudiana di ruang rapat Dirjen Polpum, Gedung F lantai 7, Kantor Pusat Kemendagri Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/9).

"Kita butuh masukan, kendala dan hambatan terkait penyusunan legislasi ini dan sudah sampai sejauh mana guna penyempurnaan regulasi kita," jelas Didi.

Didi juga mengatakan, rapat ini sekaligus menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kemendagri terkait perkembangan program legislasi Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017, dan pengusulan program penyusunan peraturan Kementerian Dalam Negeri lingkup Ditjen Polpum.

"Menindaklanjuti surat Sekjen terkait Proleg, ada 13 rancangan legislasi yang harus ditindaklanjuti ada 3 (Tiga) undang-undang, ada 3 (Tiga) rancangan peraturan pemerintah (RPP), serta ada 7 (Tujuh) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri)," ujar Didi.

Dalam kesempatan yang sama Syarmadani, selaku Kabag Perundang-undangan Setditjen Polpum mengatakan ingin mengetahui progress dan kendala dalam penyusunan Prolegdagri.

"Kita ingin mengetahui progres dan kendala kendala apa yang ada dalam penyusunan prolegdagri ini sekaligus jika ada tambahan-tambahan. Kita juga akan memfasilitasi guna percepatan," kata Syarmadani.

Rapat ini merupakan rapat Internal Ditjen Polpum yang diikuti pejabat dan staf baik di Direktorat maupun Sekretariat, lingkup Ditjen Polpum.

(mdk/hrs)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap
Hari Kedua Rapat Pleno Rekapitulasi Nasional, PDIP Minta KPU Tanggapi Protes soal Sirekap

Harli pun meminta tanggapan KPU atas apa yang diprotes oleh pihaknya terkait dengan Sirekap

Baca Selengkapnya
Jelang Tahun Baru, Kapolri Sigit Pimpin Upacara 22 Pati Polri Tambah Bintang dan 211 Kombes Naik Pangkat
Jelang Tahun Baru, Kapolri Sigit Pimpin Upacara 22 Pati Polri Tambah Bintang dan 211 Kombes Naik Pangkat

Jelang Pergantian Tahun Baru, 22 Pati Polri Tambah Bintang dan 211 Kombes Naik Pangkat

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah
Djarot PDIP Dukung Hak Angket: Supaya Kita Bisa Mengevaluasi Kebijakan Pemerintah

Djarot menegaskan tak ada instruksi khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait hak angket

Baca Selengkapnya
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri
Survei Litbang Kompas Catat 87 Persen Masyarakat Puas Kinerja Polri

Lebih dari 89 persen responden sepakat menyatakan puas dengan upaya Polri dalam menjaga kamtibmas

Baca Selengkapnya
13 Saksi Diperiksa Ungkap Senjata Penembakan Relawan Prabowo-Gibran di Sampang
13 Saksi Diperiksa Ungkap Senjata Penembakan Relawan Prabowo-Gibran di Sampang

Kasus penembakan ini mulai menemui titik terang.. Diduga, pelaku penembakan satu orang.

Baca Selengkapnya
Enam Anggota Polda Kalbar Dipecat Secara Tidak Hormat, Karena Mencoreng Nama Baik Polri
Enam Anggota Polda Kalbar Dipecat Secara Tidak Hormat, Karena Mencoreng Nama Baik Polri

"Sanksi kepada 6 personel berupa pemberhentian tidak hormat karena telah mencoreng nama baik Polri,"

Baca Selengkapnya
Eks Wamenkumham Nilai MK Tak Bisa Diskualifikasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024
Eks Wamenkumham Nilai MK Tak Bisa Diskualifikasi Prabowo-Gibran di Pilpres 2024

Sebab dari seluruh rangkaian dan proses Pemilu hingga pembacaan hasil rekap nasional, tidak ada langkah gugatan ke PTUN.

Baca Selengkapnya